Biak, Malanesia News,- Beberapa bupati di Papua menyampaikan hal-hal penting dalam diskusi panel di Rakerda Gubernur dan para bupati di Papua. Penjabat Bupati Sarmi Markus O Mansnembra SH MM menyampaikan persoalan 11 distrik bermasalah yang harus diselesaikan di Sarmi. Dia mengungkapkan bahwa secara legalitas hanya ada 10 distrik di Sarmi, padahal faktanya ada 21 distrik di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena pembentukan 11 distrik tersebut tidak melalui prosedur yang benar.
Pj Bupati Sarmi Markus O Mansnembra SH MM menjelaskan bahwa untuk tahun 2023, 11 distrik yang tidak memenuhi syarat pembentukan tidak mendapatkan anggaran. Meskipun mendapat tantangan, ia tetap melakukan hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Salah satu contohnya adalah persyaratan pembentukan distrik yang minimal harus terdiri dari 10 kampung, sedangkan di Sarmi ada distrik yang hanya terdiri dari 2 kampung atau 4 kampung.
Selain itu, bupati Sarmi juga membahas tentang investasi di wilayahnya. Saat ini, ada 4 HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan tambang nikel yang masih dalam tahap eksplorasi. Bupati berharap agar investasi yang masuk dapat memberikan manfaat bagi daerah penghasil sehingga bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Pj Bupati Sarmi juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat setempat bahwa mereka berharap adanya pemekaran wilayah di Sarmi menjadi Sarmi Barat dan Sarmi Timur. Hal ini diharapkan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Diskusi panel di Rakerda Gubernur dan para bupati di Papua juga membahas hal-hal lain terkait pembangunan dan pemekaran wilayah. Para bupati menyampaikan aspirasi dan harapan mereka agar daerah-daerah yang belum terjamah dapat mendapatkan perhatian dari pemerintah dan dapat dikembangkan secara optimal. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dukungan yang maksimal bagi program pembangunan yang sedang berjalan di daerah-daerah Papua.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam membangun Papua. Ia berharap agar setiap program pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua secara luas.
(agerngrdyndr)
