Beranda Politik dan Demokrasi

Politik dan Demokrasi

Pelibatan TNI-Polri dalam Pengawasan Pajak Tuai Sorotan, Batas Kewenangan Dipertanyakan
Politik dan Demokrasi

Pelibatan TNI-Polri dalam Pengawasan Pajak Tuai Sorotan, Batas Kewenangan Dipertanyakan

WWW.MALANESIA.NEWS -
0
MK Putuskan IUP untuk Ormas Tak Bisa Lagi Diberikan Lewat Penunjukan Langsung
Politik dan Demokrasi

MK Putuskan IUP untuk Ormas Tak Bisa Lagi Diberikan Lewat Penunjukan Langsung

WWW.MALANESIA.NEWS -
0
Di Balik Rapat Maraton Prabowo, MBG Masih Dibayangi Persoalan Teknis
Politik dan Demokrasi

Di Balik Rapat Maraton Prabowo, MBG Masih Dibayangi Persoalan Teknis

WWW.MALANESIA.NEWS -
0
Frits Karubaba: Kuota 30 Persen Perempuan Harus Menjadi Kewajiban dalam Regulasi Pemilu
Politik dan Demokrasi

Frits Karubaba: Kuota 30 Persen Perempuan Harus Menjadi Kewajiban dalam Regulasi Pemilu

WWW.MALANESIA.NEWS -
0
Perludem Minta MK Ubah Aturan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu
Politik dan Demokrasi

Perludem Minta MK Ubah Aturan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu

WWW.MALANESIA.NEWS -
0
Tim Kerja Bulan Bung Karno Siap Gelar Diskusi Publik Lintas Partai Bersama KPU dan Bawaslu Papua
Politik dan Demokrasi

Tim Kerja Bulan Bung Karno Siap Gelar Diskusi Publik Lintas Partai Bersama KPU dan Bawaslu Papua

WWW.MALANESIA.NEWS -
0
Matangkan Kesiapan Bulan Bung Karno Juni 2026,Tim Kerja PDIP Papua Gelar Rapat
Politik dan Demokrasi

Matangkan Kesiapan Bulan Bung Karno Juni 2026,Tim Kerja PDIP Papua Gelar Rapat

WWW.MALANESIA.NEWS -
0
Launcing Bulan Bung Karno 2026, BTM: Kota Jayapura dahulu bernama Sukarnopura
Politik dan Demokrasi

Launcing Bulan Bung Karno 2026, BTM: Kota Jayapura dahulu bernama Sukarnopura

WWW.MALANESIA.NEWS -
0
BTM Tegaskan Konsolidasi PAC PDI Perjuangan Papua untuk Perkuat Basis Rakyat dan Kemenangan Politik
Politik dan Demokrasi

BTM Tegaskan Konsolidasi PAC PDI Perjuangan Papua untuk Perkuat Basis Rakyat dan Kemenangan Politik

WWW.MALANESIA.NEWS -
0
​MK Nilai UU Keselamatan Kerja Usang, Dorong Evaluasi Setelah 56 Tahun Berlaku
Politik dan Demokrasi

​MK Nilai UU Keselamatan Kerja Usang, Dorong Evaluasi Setelah 56 Tahun Berlaku

WWW.MALANESIA.NEWS -
0
123...52Halaman 1 dari 52