Jakarta, Malanesianews, – Hari Maritim Nasional jatuh pada tanggal 23 September. Hal itu dilatarbelakangi oleh peristiwa Musyawarah Maritim pertama dan terakhir kalinya pada tanggal 23 September 1963 di masa Pemerintahan Bung Karno.
Setahun kemudian, pemerintah langsung mengeluarkan Keppres Nomor 249 tahun 1964 guna mengenang peristiwa bersejarah itu sebagai Hari Maritim Nasional. Pada era Orde Baru, peringatan ini sempat diganti menjadi Hari Bahari Nasional.
Namun karena tidak tersosialisasi dengan baik peristiwa bersejarah tersebut, dalam nuansa euforia Poros Maritim Dunia, ada yang menggaungkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Maritim Nasional. Sebagai warga negara tentu semua berhak mengajukan usul mengenai penetapan Hari Maritim Nasional asalkan dengan landasan yang kuat.
Sayangnya, sejarah penetapan 21 Agustus sebagai Hari Maritim Nasional tidak dilengkapi dengan data yang valid. Alasan dari pihak-pihak yang menyodorkan tanggal itu mengacu pada peristiwa penyerangan Angkatan Laut Indonesia ke tangsi militer Jepang di Pulau Nyamukan, Surabaya, 4 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan.
Menurut konfirmasi para pakar sejarah Angkatan Laut, memang ada peristiwa itu setelah proklamasi, namun tanggal tepatnya masih simpang siur. Catatan kedua, di tanggal itu pun belum terlahir Angkatan Laut Republik Indonesia yang awalnya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) Bagian Laut.
BKR Laut baru terbentuk pada tanggal 10 September 1945, yang kemudian tanggal itu ditetapkan sebagai hari jadi TNI AL hingga saat ini. Mantan Kasubdisjarah TNI AL Kolonel Laut (Purn) Rony Turangan menyebutkan pada pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, para pemuda bahariwan yang merupakan jebolan Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) dan Sekolah Pelayaran Rendah (SPR) – bentukan Jepang, banyak yang mengambil inisiatif untuk menyerang tangsi militer Jepang di laut.
Menurut dia, hal itu bukan saja terjadi di Surabaya, tetapi hampir di setiap daerah yang terdapat para pemuda bahariwan tersebut. Hingga akhirnya para kelompok ini kemudian dipersatukan oleh Mas Pardi (Kepala Staf Angkatan Laut Pertama) di dalam BKR Laut.
Pada pertengahan 2015, sewaktu Kolonel Laut (Purn) Rony Turangan masih menjabat sebagai Kasubdisjarah TNI AL, pernah diundang oleh Deputi IV bidang Budaya, SDM dan IPTEK Maritim Kemenko Maritim yang dipimpin oleh Safri Burhanuddin untuk membahas masalah ini. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh tim khusus untuk Hari Maritim Nasional kala itu seluruhnya merujuk pada tanggal 23 September.
Sehingga saat ini seharusnya tidak ada lagi perdebatan dan polemik. Jika ada yang masih memperingati 21 Agustus sebagai Hari Maritim Nasional tentu karena ketidaktahuan akibat minimnya sosialisasi serta kepedulian pemerintah terhadap sejarah maritim nasional.
Ke depan sudah seharusnya, gaung 23 September sebagai Hari Maritim Nasional bisa membahana dan berperan penting dalam pembentukan karakter maritim bangsa. Sangat tepat sekali pesan Bung Karno pada peringatan 17 Agustus tahun 1951, yakni “Jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah), karena dengan mempelajari sejarah kita dapat menggali hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia”.
