Jakarta, Malanesianews, – Dengan tambahan anggaran program-program jaring pengaman sosial sebesar Rp 65 triliun yang dapat menyentuh 103 juta penduduk Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan seluruh program bantuan sosial pemerintah dapat menyentuh 50-60% lapisan masyarakat ekonomi terbawah.
Pemerintah menambah anggaran program jaring pengaman sosial mencapai Rp 110 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona.
“Jadi lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bantuan sosial melalui satu dan lain hal,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR melalui konferensi video, Kamis (30/4).
Sri Mulyani menjelaskan, tambahan anggaran Rp 110 triliun yang termuat dalam paket stimulus ketiga ini, terdiri dari Rp 65 triliun untuk tambahan anggaran beragam program jaring pengaman sosial, Rp 25 triliun untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar, serta penyesuaian anggaran pendidikan Rp 20 triliun.
Tambahan anggaran program jaminan sosial, mencakup program keluarga harapan Rp 8,3 triliun, kartu sembako Rp 15,5 triliun, kartu prakerja Rp 10 triliun, diskon tarif listrik Rp 3,5 triliun, insentif perumahan Rp 1,5 triliun, bantuan sembako Jabodetabek dan bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 19,6 triliun, serta program lainnya Rp 6,5 triliun.
Kebutuhan pokok dan operasi pasar mencakup bantuan beras Rp 10,5 triliun, serta cadangan kebutuhan pokok dan operasi pasar Rp 14,5 triliun.
“Rp 65 triliun dukungan rumah tangga ini bisa mencakup 103 juta individu atau 29,1 juta keluarga. Ini mencakup sekitar 40% desil terbawah dari penduduk Indonesia,” kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, program PKH mencakup hampir 20% masyarakat termiskin, pemerima kartu sembako mencakup 35% masyarakat termiskin, dan diskon tarif listrik sudah termasuk 50% masyarakat lapisan terbawah.
“Bantuan sembako DKI akan diberikan untuk 1,3 juta penerima dan Bodetabek untuk 600 ribu penerima, di luar penerima PKH dan kartu sembako sehingga hampir mencakup hampir 60% kelompok terbawah,” jelas dia.
Demikian pula dengan bantuan tunai untuk non-Jabodetabek yang akan diberikan di luar penerima PKH dan kartu sembako sebanyak 9 juta penerima juga akan mencakup hampir 50% kelompok terbawah.
Penerima bantuan sembako Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek akan memperoleh bantuan sebesar Rp 600 ribu. Sementara penerima kartu sembako menerima bantuan senilai Rp 200 ribu dan program keluarga harapan sebesar Rp 1,3 juta hingga Rp 1,5 juta.
Selain itu, masih terdapat BLT dana desa yang mencakup 11 juta keluarga penerima dan kartu prakerja sebanyak 5,6 juta penerima yang diperkirakan juga mencakup hingga 60% masyarakat kelompok terbawah.
“Kalau dilihat layer-layer bansos ini, memang ada kemungkinan yang dapat double, tapi memang kami mencoba memberikan bantalan sosial kepada masyarakat terdampak,” ungkap dia.
