Anggota Komisi I DPR Papua Terima Massa yang Menggeruduk Kantor, Tuntutan Ganti Rugi Tanah Bandara Sentani Diperhatikan

0
284

Jayapura, Malanesianews,– Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nussy, mengalami situasi yang menegangkan ketika puluhan massa mendatangi Kantor DPR Papua dan mengungkapkan tuntutan mereka. Massa tersebut berunjuk rasa untuk menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi atas tanah Bandar Udara Sentani. Dalam momen yang intens itu, anggota Komisi I DPR Papua dengan cepat merespons dan memberikan tanggapan terhadap aspirasi yang disampaikan oleh massa tersebut.

Yonas Nussy, yang merupakan salah satu anggota Komisi I DPR Papua, menyambut aspirasi massa dengan sikap terbuka dan mengakui pentingnya mendengarkan suara rakyat. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa pihaknya menerima aspirasi tersebut dan mengundang massa untuk berdiskusi. Hal ini menunjukkan komitmen pihak DPR Papua untuk mengedepankan demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, Nussy menjelaskan bahwa aspirasi yang diterima akan menjadi bahan acuan dan dibahas bersama pimpinan DPR Papua. Pihaknya berjanji untuk menggunakan mekanisme dewan guna menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh massa. Dalam konteks ini, Komisi I DPR Papua bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan pimpinan DPR Papua, dengan tujuan untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan kepentingan semua pihak.

Ruang rapat Komisi I di lantai 4 Kantor DPR Papua menjadi tempat diadakannya pertemuan antara anggota Komisi I dan perwakilan dari massa. Diskusi yang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan masalah ganti rugi tanah Bandar Udara Sentani. Komunikasi dan dialog yang terbuka diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan membangun pemahaman yang lebih baik antara pemerintah dan rakyat.

Dengan menerima aspirasi massa dan membuka ruang diskusi, anggota Komisi I DPR Papua menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemimpin dan rakyat, serta memperkuat demokrasi dan partisipasi publik di Papua. Diharapkan bahwa proses dialog yang berlangsung akan menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam permasalahan ini.

(agengrdyndr)

HITUNG MUNDUR PEMILU 2024