Sarmi, Malanesianews, – Upacara pelantikan beberapa pejabat di tingkat eselon III dan IV di Kabupaten Sarmi, Papua, baru saja berlangsung. Penjabat Bupati Sarmi, Markus Mansnembra, menjadi pihak yang memimpin pengambilan sumpah jabatan bagi para pejabat administrator dan pengawas di kantor bupati. Acara berlangsung pada Jumat (11/8/2023).
Total terdapat 22 orang pejabat yang mendapat pelantikan baru, di mana 16 di antaranya menempati posisi eselon III dan 6 orang lainnya di eselon IV.
Markus Mansnembra, dalam arahannya, menekankan betapa pentingnya peran para pejabat daerah dalam menjaga kelancaran jalannya pemerintahan Kabupaten Sarmi. Dia juga menegaskan bahwa para pejabat tersebut wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dalam konteks ini, kita tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan. Kita harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak boleh memilih untuk mengikuti perasaan atau permintaan pribadi. Kita perlu ingat bahwa pada akhirnya, jika terjadi pelanggaran, kita semua akan merasa menyesal dan akan ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi,” tegasnya.
Markus juga menjelaskan bahwa pelantikan ini bukanlah keputusan sembarangan, tetapi melalui proses yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Hal ini menghindarkan campur tangan pihak lokal seperti Bupati, Sekretaris Daerah, atau Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Semua proses ini berjalan melalui sistem yang terhubung secara online dan diatur melalui aplikasi.
“Harap diingat bahwa sebagai penjabat Bupati, kami tidak memiliki kewenangan mutlak untuk melantik pejabat sebagaimana seorang Bupati definitif. Pelantikan pejabat melalui proses yang melibatkan konsultasi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum mendapatkan persetujuan teknis dari Bapperjakat. Semua langkah ini memerlukan waktu yang tidak sebentar,” jelas Markus.
Selain itu, Markus Mansnembra mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk fokus pada pendidikan di daerah-daerah terpencil, terutama di Pulau Armor dan Liki. Ia menggarisbawahi bahwa di tempat-tempat tersebut, gedung-gedung sekolah memiliki fasilitas yang baik, bahkan lebih baik dari yang ada di pusat kota Sarmi. Namun, ia mengungkapkan keprihatinannya karena minimnya pengajar di daerah tersebut.
“Setelah kami melakukan pengecekan, kami menemukan banyak guru yang telah ditempatkan di sana, namun mereka tidak menjalankan tugas mengajar dengan baik. Mereka hanya menerima gaji dan tunjangan, tetapi tidak memberikan kontribusi yang seharusnya. Ini adalah fokus utama kami, dan kami akan mengevaluasi kondisi ini,” jelasnya.
Selain itu, Markus menceritakan bahwa belakangan ia mendapat teguran dari staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait penerapan metode “gasing” di beberapa daerah. Dari sembilan kepala daerah yang diundang dalam pertemuan tersebut, termasuk Kabupaten Sarmi, hanya Kabupaten Sarmi yang belum menerapkan metode “gasing” yang dikembangkan oleh Profesor Yohanes Surya.
Menurut Markus, staf tersebut mengingatkan bahwa Presiden sudah menginstruksikan penerapan program ini empat bulan yang lalu. Namun, Kabupaten Sarmi hingga saat ini belum mengimplementasikannya. Markus menegaskan bahwa Kabupaten Sarmi harus segera menerapkan metode “gasing” ini, karena ini adalah instruksi langsung dari Presiden.
“Meskipun program ini telah diinstruksikan sejak empat bulan yang lalu, namun sayangnya masih belum berjalan di Kabupaten Sarmi. Tidak peduli alasan apa pun, kita harus segera melaksanakan program ini,” pungkasnya dengan tekad.
(agengrdyndr)
