Jakarta, Malanesianews, – Rapat bersama Komisi II DPR RI dengan Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)  Republik Indonesia yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof.H.Muhammad Tito Karnavian , Ph.D  bertempat di ruang kerja Komisi II DPR RI (Rabu 22/2020).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa yang beragendakan pemaparan Program/Kegiatan Prioritas Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020.
Pada materi yang di berikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyebutkan bahwa dalam Program/Kegiatan Prioritas Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020 dapat di bagi menjadi tiga bagian.
Pada bagian yang pertama adalah Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang mencakup pada
- Batas Wilayah Darat seperti penyelesaian batas negara wilayah dara RI-RDTL berupa Unresolved segmen Noel Besi – Citrana,
- Laut dan Udara seperti Survey Identifikasi Pilar Titik Referensi (PTR), dan
- Lintas Batas Negara seperti dibangunnya 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN) di Entikong, Badau, Aruk, Mota’ain, Motamasin, Wini, dan Skow.
Dan pada bagian yang kedua adalah Program Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan yang mencakup pada
- Potensi Kawasan Perbatasan Darat seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan melalui program Pelatihan Manajerial Kewirausahaan,
- Penataan Ruang Kawasan Perbatasan seperti Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Serasan dan Yetetkun, dan
- Potensi Kawasan Perbatasan Laut seperti akan dikembangkan Pembangunan SKPT Sabang, SKPT Natuna, SKPT Morotl, SKPT Saumiaki, SKPT Moa.
Lalu pada bagian terakhir yaitu bagian ketiga adalah Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan yang mencakup
- Infrastruktur Fisik seperti akan dilaksanakan peningkatan jalan sejajar di Kalimantan sepanjang 305,5km,dan di Papua sepanjang 34,92km,
- Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat seperti Peningkatan Rumah sakit Pratama di Kabupaten Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Nunukan, Sambas, Maluku tenggara Barat, dan
- Infrastruktur Pemerintahan seperti Rehabilitasi Kantor Camat, Pembangunan Kantor Desa.
