Merauke, Malanesianews, – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, H Komarudin Watubun bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) gencar melaksanakan sosialisasi pengawasan pemilu kepada masyarakat di Tanah Papua.
Hal tersebut dilakukan Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu) serentak 2024 yang lebih baik dan berkualitas.
Sosialisasi pengawasan pemilu dilakukan empat lokasi, mulai dari Kabupaten Merauke, Ibu Kota Provinsi Papua Selatan sejak Sabtu (20/8/2022).
Lebih lanjut, politisi senior asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua yang menjadi perisai partainya wong cilik ini bersama Bawaslu RI akan menyelenggarakan sosialisasi di Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.
Kemudian, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di Wamena, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah dan di Kota Jayapura, Ibu Kota Induk Provinsi Papua.
“Saya bersama teman-teman Bawaslu RI terus melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka persiapan Pemilu 2024 yang lebih baik dan berkualitas,” Ujar Komarudin Watubun usai sosialisasi pengawasan pemilu di Halogen Hotel Merauke, Sabtu (20/8/2022) malam.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengatakan, setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah bersama DPR RI harus diketahui oleh masyarakat. Termasuk warga yang ada di Tanah Papua.
Salah satunya, implementasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum harus disosialisasikan secara terus menerus sampai ke akar rumput. Biar saat pesta demokrasi berlangsung bisa berjalan aman, lancar, dama dan tak ada pelanggaran.
“Merauke, Provinsi Papua Selatan yang pertama kami gelar sosialisasi, dengan harapan proses pemilu dari waktu ke waktu di Bumi Anim Ha itu semakin membaik,” lugasnya.
Menurut Komarudin Watubun, pemilu yang baik dan berkualitas tentu harus disiapkan penyelenggara yang berkualitas, dan masyarakat yang paham tentang pesta demokrasi.
“Kami butuh kesadaran rakyat, tapi juga harus penyelenggaranya berkualitas. Meskipun dengan sumber daya manusia (SDM) kita yang tersedia ini kan tidak mudah,” ujarnya.
Masih menurut pria berdarah Maluku ini, Komisi II DPR RI sebagai mitra Bawaslu bersama pemerintah telah bekerjasama mulai mempersiapkan Undang-undang hingga menetapkan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.
Kemudian, lanjut Komarudin Watubun, yang tak kalah pentingnya adalah menjabarkannya dalam regulasi yang ada di Bawaslu maupun di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Untuk mengoptimalkan implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, tentu harus dilaksanakan sosialisasi bersama-sama ke daerah-daerah, dengan melibatkan masyarakat yang menjadi pemilih.
“Harapannya adalah pemilu dari waktu ke waktu lebih berkualitas terutama penyelenggara di level bawah,” tegas legislator Papua ini.
“Pemilu sesungguhnya berkualitas atau tidak berkualitas itu dimulai dari tingkat paling bawah. Karena pemilu sebenarnya dilakukan di TPS,” tegas Komarudin Watubun.
Dia menambahkan, melalui sosialiasi tersebut mendorong Bawaslu mulai merekrut pengawas pemilu dan mengetahui sumber daya manusia yang ada jelang pesta demokrasi 2024 mendatang.
“Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kita terus bekerja,” tandas pria berdarah Kei, Maluku.
