Nabire, Malanesianews, – Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Komarudin Watubun mengatakan bahwa Semua kader PDI Perjuangan di Papua dituntut pertanggungjawabnya atas terbentuknya 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua.
Tuntutan tersebut adalah prasyarat mutlak bagi suksesnya perjalanan DOB.
Hal Tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua di Nabire, DOB Provinsi Papua Tengah, Sabtu (17/9/2022).
“Tidak bermaksud menafikan peran kawan-kawan partai lain, namun niscaya adalah sebuah fakta sejarah bahwa PDI Perjuangan punya peran signifikan dalam proses kelahiran UU Nomor 2 Tahun 2021,” Ujar Bung Komar, sapaan akrabnya.
Tak hanya itu, sambung Dia, kader PD Perjuangan juga memiliki peran dalam proses kelahiran peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022.
“Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar hukum terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan,” tegas pria berdarah Maluku ini.
Untuk itu, Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDI Perjuangan menegaskan, semua kader PDI Perjuangan harus memahami isi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan bertanggungjawab atas sukses tidaknya implementasi Undang-Undang Otsus Papua.
“Suksesnya pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua maupun Undang-Undang-Undang tiga provinsi baru di Papua akan sangat menentukan pencapaian suara PDI Perjuangan di Papua pada Pemilu 2024 nanti,” tegas Bung Komar.
“Untuk menang, PDI Perjuangan di Papua siap bertempur melawan siapa saja,” imbuh anggota Komisi II DPR RI daerah pemilihan Papua.
Optimisme dan keyakinan ini, lanjut Dia, juga didasarkan pada fakta bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang punya akar sejarah perjuangan panjang dan mengakar dalam masyarakat.
“Oleh sebab itu, perlu saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan bukan partai politik abal-abal,” tandas Komarudin Watubun.
