Jayapura, Malanesianews,– Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk selesaikan persoalan beasiswa afirmasi otonomi khusus.
“Terkait masalah adik-adik kita yang mengenyam pendidikan di luar maupun dalam negeri, kami DPR Papua sangat konsen (fokus) untuk melihat hal ini. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami akan membentuk Pansus,” kata Ketua DPRP, Jhoni Banua Rouw.
Menurut Jhoni, persoalan beasiswa afirmasi otsus terletak pada Peraturan Mentri Keuangan (PMK) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
“Sekarang sudah jadi masalah lepas tangan, kemudian kami Pemerintah Provinsi yang tangani. APBD Kabupaten sudah disahkan dan tidak mungkin membayar beasiswa. Jadi jangan bohongi masyarakat kita dengan janji akan dibayarkan,” tegasnya.
DPR Papua meminta Kementrian Keuangan RI untuk meninjau kembali Peraturan Mentri Keuangan (PMK) terkait dana Otsus.
“Kalau pemerintah pusat punya hati untuk membantu anak-anak Papua yang sedang kuliah segera cabut PMK. Ini solusi yang kami tawarkan, lalu memotong semua kewajiban beasiswa,” ungkapnya.
Kemenkeu dinilai tidak memperhatikan kondisi Papua di masa transisi.
Seharusnya, menurut Jhoni, Mentri Keuangan memperhatikan kondisi Papua pada masa transisi pemekaran. Sebab, PPH 106 dan 107 mengamanatkan bahwa kewenangan beasiswa masih berada di Pemerintah Provinsi.
“Ini kok malah uangnya dibagi ke Kabupaten/Kota,” tanya Jhoni.
Ia menjelaskan, pembentukan Pansus Beasiswa Afirmasi Otsus ini guna mengawal persoalan beasiswa hingga tuntas. Pihaknya juga akan mengecek penggunaan dana beasiswa afirmasi.
“Kami akan mengecek dengan baik bagaimana penggunaan dana beasiswa afirmasi, karena selama ini data yang ada BPSDM tidak maksimal. Ini temuan kami setiap rapat-rapat dengan BPSDM selalu angka-angkanya berubah setiap saat tanpa data pendukung yang akurat,” jelasnya.
Jhoni menegaskan, akan menggunakan izin prinsip mendahului APBD Perubahan untuk membayar beasiswa mahasiswa Papua yang tertunda di tahun 2023.
“Dana 122 miliar (rupiah) untuk membayar biaya beasiswa di tahun 2023, nyatanya sudah terpakai untuk membayar tunggakan tahun 2022. Maka tidak ada uang untuk anggaran di tahun ini, kalau tidak menunggu APBD Perubahan,” terangnya.
(AIS)
