Biak Numfor, Malanesianews,– Ketua Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Kabupaten Biak Numfor, Johanis A. Msiren, SP, M.Si, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor, mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang sangat berarti dalam upaya meningkatkan kemajuan pendidikan di wilayah tersebut. FGD ini dilakukan bersama kepala sekolah dan guru SD YPK se-Pulau Numfor, yang dihadiri oleh 15 sekolah dari total 89 sekolah di Biak Numfor, termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), SMP, dan SMA/SMK. Acara ini berlangsung di SD YPK Rehobot Syoribo, Distrik Poiru, Kabupaten Biak Numfor, pada hari Rabu (14/6).
Dalam diskusi yang dipandu oleh Pengawas SD, Agustinus Ap, S.PdK, beberapa isu krusial dibahas dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Diskusi ini melibatkan sejumlah individu penting seperti Lambertus Paraibabo, Permenas Baransano, Mince Wanma, Kalvin Bonay, Ester Dina Wambrau, S.Pd, Yanes Wanma, S.Pd, Anace Womsiwor, Ana Rosita Sarwa, Nelce Maninemwarba, AmdK, dan Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si, yang merupakan seorang dosen dari IPDN yang memantau perkembangan pendidikan di Tanah Papua.
Agenda utama dalam diskusi ini adalah masalah-masalah yang terkait dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berdampak pada beberapa sekolah di Pulau Numfor yang tidak mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2023. Untuk mengatasi hal ini, diputuskan untuk membentuk Tim Kerja Dapodik YPK yang terdiri dari 3-5 Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki pemahaman IT yang mendalam. Tim ini akan bekerja sama dengan Tim Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor untuk memastikan agar masalah administrasi pendidikan dapat terselesaikan dengan baik. Keanggotaan tim ini akan ditentukan dalam rapat guru-guru di Pulau Numfor dalam beberapa hari mendatang. Dana yang diperlukan untuk operasional tim ini akan berasal dari persentase dana YPK yang telah disepakati dalam Sidang Klasis Wilayah III khusus Biak Numfor.
Selanjutnya, diskusi juga mengangkat isu tentang kepala sekolah yang telah menjabat selama lebih dari satu tahun namun belum dilantik. Untuk menyelesaikan masalah ini, Ketua PSW YPK akan mengambil langkah konkret dengan melibatkan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
Permasalahan lain yang menjadi sorotan adalah status kepegawaian guru honor YPK yang telah mengabdikan diri selama 3-5 tahun namun belum memperoleh hak dan status kepegawaian yang layak. Dalam hal ini, Ketua PSW YPK akan memfasilitasi para guru yang terkena dampak ini untuk mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pihak berwenang, serta Manajemen YPK di Tanah Papua sebagai bagian dari Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua.
Selain itu, diskusi juga menyoroti belum dilantiknya Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang bertugas mengayomi guru-guru di Yayasan maupun sekolah negeri. Keterlambatan ini menyebabkan Ketua PGRI tidak dapat berperan secara efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk mengatasi hal ini, Ketua PSW YPK akan berupaya memfasilitasi percepatan pelantikan Ketua PGRI dengan melibatkan pihak yang berwenang.
Terkait dengan masalah keuangan sekolah yang belum mencukupi, solusi yang diajukan dan disepakati oleh PSW YPK adalah dengan membangun usaha berbasis sekolah, seperti pembuatan ikan asin, produksi kopra, dan Virgin Coconut Oil (VCO), serta pengumpulan kelapa kering dari setiap siswa sekolah satu buah setiap minggu. Solusi ini didasarkan pada potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Numfor.
Dalam akhir diskusi, moderator memberikan pesan filosofis atau motto Pulau Numfor yang diungkapkan oleh Yusuf Melianus Maryen, mantan Bupati Biak Numfor, yaitu “Manggorwamba” yang memiliki makna “Pasti Kembali”. Pesan ini menggambarkan semangat bahwa setiap orang yang pernah mengunjungi Pulau Numfor pasti akan kembali lagi ke “pulau harapan” meskipun menghadapi tantangan dan rintangan di depannya.
(agengrdyndr)
