Jakarta, Malanesianews, – Gelombang ekspansi investasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia kini menabrak benteng ketahanan ekologis nasional. Ambisi penambahan kapasitas data center hingga 1,5 Gigawatt (GW) terancam tertahan seiring meningkatnya resistensi publik dan penindakan tegas pemerintah terhadap proyek pusat data yang menguras sumber daya air tanah serta mengancam pasokan air bersih masyarakat lokal.
Penghentian sementara proyek data center berbasis AI di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menjadi cerminan keras atas dilema tersebut. Proyek bernilai triliunan rupiah yang diproyeksikan mengonsumsi hingga ribuan meter kubik air per hari untuk sistem pendingin (cooling system) server tersebut terpaksa dihentikan akibat ketiadaan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta kekhawatiran gangguan pasokan air Waduk Jatiluhur yang menjadi penopang utama irigasi dan air minum wilayah Jabodetabek.
Tarik-ulur kebutuhan teknologi dan lingkungan ini kian memanas setelah warga di kawasan industri Batam menggelar aksi protes menuntut kepastian pasokan air bersih. Peningkatan operasional server AI berdaya tinggi yang beroperasi 24 jam non-stop dituding mempercepat penurunan muka air tanah dan memicu kelangkaan air pipa domestik, memicu desakan mendesak dari organisasi lingkungan seperti WALHI agar pemerintah memberlakukan moratorium total terhadap izin proyek data center baru.
Menanggapi gejolak sosial dan ancaman krisis air yang meluas, Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menekankan bahwa pengembangan infrastruktur AI nasional tidak boleh lagi mengorbankan kebutuhan mendasar masyarakat. Pemerintah menegaskan evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap seluruh izin operasi pusat data, dengan mewajibkan transparansi audit penggunaan air serta pemetaan ulang daya dukung lingkungan (carrying capacity) sebelum fasilitas baru diizinkan beroperasi.
Para pengamat dan pakar tata lingkungan mendesak agar pemerintah segera menerbitkan regulasi ketat yang mewajibkan industri komputasi AI beralih secara mutlak dari eksploitasi air tanah ke teknologi pendingin tertutup (closed-loop liquid cooling) atau air daur ulang. Tanpa adanya audit ketat dan kepastian hukum terkait penetapan ambang batas Water Footprint, ambisi Indonesia menjadi penguasa ekonomi digital Asia Tenggara dikhawatirkan justru akan menyisakan krisis ekologi dan konflik sosial berkepanjangan.