Jayapura, Malanesianews,- Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua, kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022. Ini merupakan kali kedua predikat tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua dalam masa kepemimpinan Bupati Didimus Yahuli dan Wakil Bupati Esau Miram.
Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, mengungkapkan kebahagiannya atas predikat WTP yang diraih. Ia menyampaikan rasa syukur dan mengatakan bahwa pemerintah Yahukimo telah menghadapi banyak tantangan dan rintangan, tetapi semangat untuk mewujudkan visi Yahukimo yang cerdas, sehat, dan mandiri tetap tinggi.
Meski meraih predikat WTP, Didimus Yahuli mengakui bahwa terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh BPK yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait mekanisme pengelolaan aset dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar setiap hibah yang diberikan kepada mitra pemerintah dilaporkan dengan baik dan dipertanggungjawabkan.
Pj Sekretaris Daerah Yahukimo, Suhayat, menambahkan bahwa selain catatan terkait aset daerah dan dana hibah, BPK juga memberikan rekomendasi untuk melakukan rekonsiliasi data kepegawaian. Hal ini terkait dengan PNS yang telah melewati batas purna tugas atau yang telah meninggal namun masih menerima gaji. Selain itu, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu ditingkatkan.
Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK, pemerintah Yahukimo akan membentuk tim percepatan perekonomian untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik melalui pajak maupun retribusi daerah. Suhayat juga menekankan pentingnya peran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membenahi hal-hal yang disoroti oleh BPK.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Martuama Saragi, menyambut baik pencapaian Yahukimo dalam meraih predikat WTP. Ia menilai bahwa ini menunjukkan komitmen dari kepala daerah dan jajaran OPD dalam meningkatkan kualitas keuangan. Saragi juga berharap pencapaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut, serta mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam fungsi pengawasannya.
(agengrdyndr)
