Jakarta, Malanesianews, – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman untuk menangani konflik di Papua melalui pendekatan persuasif, yakni “merebut hati rakyat”. Arahan ini disampaikan Presiden pascapelantikan dan dikonfirmasi langsung oleh Menko Polkam usai acara serah terima jabatan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Senin (5/10/2026).
Pernyataan ini dikeluarkan pemerintah sebagai langkah strategis untuk meredam konflik keamanan yang berlarut-larut sekaligus mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi di Tanah Papua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan di Provinsi Papua masih berada di level 26,03%, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian masalah Papua tidak lagi mengedepankan tindakan kekerasan, melainkan fokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa penanganan Papua akan memprioritaskan operasi pembinaan teritorial serta pendekatan kultural yang menghormati adat istiadat setempat. Pendekatan humanis ini dinilai lebih efektif agar kehadiran aparat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sementara itu, penggunaan tindakan tegas atau operasi represif hanya akan diterapkan secara terbatas pada sasaran terpilih yang mengancam keselamatan warga.
Di samping penguatan aspek keamanan teritorial, percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik turut menjadi tumpuan utama. Pemerintah terus mengoptimalkan efektivitas alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua serta memastikan konektivitas Jalan Trans Papua yang membentang sepanjang lebih dari 3.400 kilometer dapat memberikan dampak langsung pada penurunan harga bahan pokok dan mobilitas logistik di daerah pegunungan.
Melalui instruksi resmi ini, Kemenko Polkam berjanji akan mengordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait serta melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda Papua dalam merumuskan kebijakan. Pendekatan terukur dan inklusif ini diharapkan mampu membangun kembali rasa saling percaya, menciptakan situasi kondusif, serta menghadirkan kedamaian yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua.