Jayapura, Malanesianews, – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan mendirikan kantor pemerintahan baru di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya, dengan menggunakan lahan seluas 108,08 hektare yang mencakup wilayah Kampung Yagara dan Kampung Welesi. Pengumuman ini diungkapkan oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, dalam sebuah rapat koordinasi teknis yang dihadiri oleh beberapa instansi terkait di Jayapura pada Selasa (28/3/2023).
Menurut Kondomo, lahan yang telah disiapkan untuk membangun kantor pemerintahan tersebut tidak termasuk dalam area konservasi Taman Nasional Lorentz. Selain membahas rencana pembangunan kantor pemerintahan, rapat koordinasi juga membahas regulasi di bidang pertahanan serta usaha meningkatkan koordinasi antar-penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait lainnya.
Kebijakan penyediaan lahan untuk pembangunan kantor pemerintahan ini telah dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 782 Tahun 2012 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Papua. Selain itu, pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut juga telah dilakukan dengan mematuhi tahapan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Kondomo meminta kepada OPD teknis untuk segera menyiapkan Dokumen Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL-UKL/ULP) sebagai persyaratan untuk rencana pembangunan kantor pemerintahan tersebut. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Penjabat Sekda, Sumule Tumbo, sejumlah Kepala OPD Papua Pegunungan, dan beberapa instansi terkait lainnya.
(agengrdyndr)
