Kepi, Malanesianews, – Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2024, telah dilaksanakan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah di Gor Kepi pada tanggal 28 Maret yang dihadiri oleh Pj Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ferdinand Kainakaimu, S.Pd, M.SC, serta para pimpinan OPD, kepala Distrik, dan pejabat eselon III di lingkup Pemkab Mappi. Sekda Mappi, Ferdinand menyampaikan bahwa forum perangkat daerah merupakan salah satu bagian dari alur perencanaan pembangunan di daerah dan perlu dilakukan proses perencanaan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan.
Tujuan dari pelaksanaan forum ini adalah untuk mencapai sinergitas perencanaan pusat serta sinkronisasi Renja OPD dengan usulan program yang dihasilkan dari Musrenbang Distrik serta usulan Pokir dan reses anggota DPRD Mappi untuk penyusunan RKPD Kabupaten Mappi tahun 2024. Hal ini perlu menjadi komitmen bahwa semua rumusan dan keselarasan Renja perangkat daerah dengan hasil Musrenbang Distrik serta pokir dan reses anggota DPRD termasuk dokumen perencanaan lainnya tidak boleh keluar dari sasaran tema tersebut.
Selain itu, Sekda Ferdinand juga menyampaikan bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan dan di situ politik yang akan cenderung meningkat, sehingga perlu diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial dan politik yang baik, agar keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Isu ketahanan pangan juga menjadi isu strategis nasional, sehingga perlu untuk menjaga agar ketahanan pangan di daerah ini tidak terguncang dengan kenaikan harga pangan.
Untuk menjawab tantangan isu tersebut, maka perlu dirumuskan strategi peningkatan ketahanan pangan dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat. Dalam hal pengalokasian anggaran, perlu diarahkan sesuai dengan program pembangunan prioritas untuk tercipta sinergitas program kerja antara pihak tertentu dalam peningkatan kualitas keluaran kegiatan yang lebih baik berdasarkan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh setiap OPD.
(agengrdyndr )
