Jayapura, Malanesia News, – Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengaku kesulitan mengungkap kasus Kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang memakan Korban 12 Orang Meninggal dan Beberapa Korban Luka. Beliau mengakui Pihaknya belum bisa melakukan investigasi secara mendalam lantaran situasi yang dianggap belum kondisif.
“Intinya situasi keamanan saat ini belum memungkinkan bagi Komnas HAM untuk mengambil keterangan secara mendalam, baik dari korban maupun aparat keamanan,” Ungkap Kepala Perwakilan Ramandey
Selanjutnya, Kepala Perwakilan Ramandey menambahkan bahwa Pihaknya akan menarik Tim yang berada di Lapangan saat ini dan mengatur ulang Jadwal untuk Investigasi
“Tim kita masih ada di sana, tetapi mau kita tarik dulu. Lalu kita buat lagi jadwal untuk melanjutkan investigasi,” ungkap Kepala Perwakilan Ramandey
Kepala Ramandey mejelaskan bahwa untuk saat ini Pihaknya sudah mendapatkan beberapa keterangan dari Pihak Keluarga Korban di TPU Sinakma
“Tim dari Komnas HAM yang saya pimpin sudah bertemu keluarga korban di TPU Sinakma. Akan tetapi pihak keluarga belum ingin menyampaikan keterangan karena ingin bertemu Kapolda Papua Irjen Matius D Fakhiri untuk menyampaikan sejumlah tuntutan,” Ucap Ramandey
Lalu, Kepala Perwakilan Ramandey juga menjelaskan bahwa saat ini Komnas HAM telah memegang semua data dari 12 Korban Jiwa akan tetapi hanya 11 yang teridentifikasi dan tersisa 1 akibat identitas korban jiwa belum di temukan.
“Dari 12 korban tewas yang dikubur, hanya 11 orang yang memiliki identitas nama lengkap. Sementara satu jenazah diberikan inisial Mr X. Tim Komnas HAM juga mengalami kesulitan untuk memetakan posisi para korban sebelum dievakuasi,” Jelas Ramandey
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua juga memastikan investigasi akan dilakukan ketika situasi di Wamena sudah dianggap aman, Persoalannya Beliau mengaku sempat Kembali terjadi Ganguan Keamanan.
“Kemarin malam masih terjadi eskalasi gangguan keamanan di Wamena yang berujung dua warga terluka. Apabila situasi tidak juga ditangani para bupati di Papua Pegunungan yakni Jayawijaya, Nduga dan Lanny Jaya, maka konflik ini akan berkepanjangan,” tegasnya.
Pihaknya berahrap Pemerintah dan Aparat setempat memaksimalkan Keamanan, dan Beliau juga menilai masih ada Potensi terjadinya Konflik.
“Diperlukan peranan otoritas sipil dengan Gubernur Papua Pegunungan sebagai koordinator untuk mengumpulkan keluarga korban, kepala suku dan paguyuban-paguyuban,” ujarnya. (**)
