Wamena, Malanesia News, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta untuk segera mengesahkan hasil seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan yang telah ditetapkan oleh tim seleksi calon anggota KPUD Papua Pegunungan. Hal tersebut menjadi tuntutan koalisi organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) Cipayung dalam aksi damai yang diadakan di Wamena. Tuntutan ini disampaikan dalam keterangan pers yang ditandatangani oleh Ketua HMI, Ketua PMKRI, dan Ketua GMKI. Mereka menegaskan bahwa surat pengaduan dari Ikatan Cendikiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) dan Tim Penyelamat Demokrasi (TPD) yang masuk ke KPU RI sarat akan kepentingan politik. Oleh karena itu, Koalisi Cipayung meminta KPU RI segera melakukan tahapan fit and proper test selanjutnya berdasarkan keputusan Timsel Nomor: 011/TIMSEL PROV-GEL.Pu/04/95/2023 tentang penetapan 10 orang calon anggota KPU Papua Pegunungan.
Koalisi Cipayung menegaskan agar KPU RI tidak diintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka mengingatkan bahwa apabila KPU RI tidak mengindahkan tuntutan mereka, maka pihaknya akan melakukan aksi lebih besar lagi di Kantor KPU RI di Jakarta. Mereka juga akan memobilisasi massa di Papua Pegunungan dan se-Jawa serta Bali untuk menduduki Kantor KPU RI di Jakarta serta Kantor KPU di Provinsi Papua Pegunungan. Tuntutan ini disampaikan karena Koalisi Cipayung yakin bahwa Timsel KPU Papua Pegunungan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam menetapkan 10 orang calon anggota KPU Papua Pegunungan.
Koalisi Cipayung juga menyatakan bahwa proses seleksi yang dilakukan Timsel KPU Papua Pegunungan sudah sesuai dengan koridor hukum. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa aksi protes dari pihak lain patut diduga ditunggangi oleh kepentingan tertentu dan berpotensi menyebabkan kekisruhan di tengah masyarakat. Mereka menambahkan bahwa jika masalah ini terus digantung-gantung tanpa ada kejelasan, sama artinya menghambat proses Pemilu 2024.
Koalisi Cipayung berharap bahwa KPU RI bisa bijaksana dan segera mengesahkan hasil tim seleksi tersebut. Mereka menganggap bahwa proses seleksi yang dilakukan Timsel KPU Papua Pegunungan sudah cukup transparan dan adil. Oleh karena itu, KPU RI seharusnya tidak menunda-nunda dalam mengesahkan hasil seleksi tersebut. Koalisi Cipayung juga meminta KPU RI untuk tidak membiarkan pihak-pihak yang berkepentingan mengintervensi proses tersebut.
(agengrdyndr)
