Jayapura, Malanesianews – Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (PW Fatayat NU) Provinsi Papua, Imelda V. Wanggai, menyampaikan sejumlah gagasan strategis dalam Forum Diskusi Publik Online bertajuk “Muktamar NU 2026 dan Otonomi Gagasan dari Timur: Memperkuat Kemandirian Organisasi dan Peran Warga NU di Tanah Papua” yang diselenggarakan oleh The New Papua Foundation (NPF).
Dalam paparannya, Imelda menegaskan bahwa perempuan Papua harus memperoleh ruang yang lebih luas dalam pembangunan organisasi maupun pembangunan daerah.
“Perempuan Papua jangan hanya dibicarakan, tetapi perempuan Papua juga harus diberikan ruang untuk berbicara, menyampaikan gagasan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Menurut Imelda, Nahdlatul Ulama di Tanah Papua perlu memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi utama organisasi. Keluarga Nahdliyin yang kuat akan menjadi modal penting dalam mencetak generasi yang memiliki karakter keislaman, kebangsaan, dan kepedulian sosial.
Selain penguatan keluarga, ia juga menyoroti pentingnya membangun sistem pendidikan NU sejak usia dini. Menurutnya, pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Nahdlatul Ulama harus menjadi prioritas sebagai pintu awal pembinaan generasi Nahdliyin di Tanah Papua.
“NU harus memulai dari pendidikan yang paling dasar. Kehadiran TK NU akan menjadi fondasi lahirnya generasi Nahdliyin Papua yang kuat secara akidah, akhlak, dan kecintaan terhadap organisasi,” ujarnya.
Imelda juga memaparkan berbagai program yang saat ini sedang dijalankan Fatayat NU Papua melalui kerja sama lintas lembaga. Di antaranya adalah kemitraan dengan BPJS Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat serta kolaborasi dengan Baznas untuk memperkuat program pemberdayaan sosial dan ekonomi umat.
Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya Fatayat NU agar organisasi tidak hanya hadir dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
Pada kesempatan yang sama, Imelda menilai bahwa Nahdlatul Ulama di Tanah Papua sudah saatnya memiliki sekretariat bersama yang representatif sebagai pusat aktivitas organisasi.
Keberadaan sekretariat, menurutnya, akan menjadi ruang silaturahmi, koordinasi, konsolidasi, dan pengembangan program antara pengurus NU dengan seluruh badan otonom, seperti Fatayat NU, Muslimat NU, GP Ansor, PMII, IPNU, IPPNU, serta organisasi lainnya.
“Sekretariat NU harus menjadi rumah bersama. Dari tempat itulah komunikasi, koordinasi, dan sinergi seluruh badan otonom dapat berjalan secara berkelanjutan demi memperkuat NU di Tanah Papua,” katanya.
Gagasan yang disampaikan Ketua PW Fatayat NU Papua tersebut mendapat perhatian peserta diskusi karena dinilai menyentuh kebutuhan riil pengembangan organisasi NU di Papua, terutama dalam aspek pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, pendidikan, pelayanan sosial, dan penguatan kelembagaan organisasi.(MCS)