Jayapura, Malanesianews – Forum Diskusi Publik Online bertajuk “Muktamar NU 2026 dan Otonomi Gagasan dari Timur: Memperkuat Kemandirian Organisasi dan Peran Warga NU di Tanah Papua” yang diselenggarakan The New Papua Foundation (NPF) resmi ditutup oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Dr. H. Basnang Said, M.Ag., yang hadir mewakili Menteri Agama Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Basnang Said tidak hanya menyampaikan Opening Speech, tetapi juga mengikuti rangkaian diskusi hingga selesai, mendengarkan secara langsung berbagai pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan peserta dari berbagai wilayah di Tanah Papua.
Forum yang berlangsung secara daring melalui Zoom tersebut menghadirkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Tanah Papua, pengurus badan otonom NU, akademisi, tokoh masyarakat, serta kader muda Nahdliyin yang bersama-sama membahas berbagai tantangan dan peluang penguatan organisasi menjelang Muktamar NU 2026.
Dalam sambutan penutupnya, Dr. Basnang Said mengapresiasi pelaksanaan diskusi yang dinilai mampu menghadirkan ruang dialog yang sehat, terbuka, dan konstruktif. Ia menyampaikan bahwa berbagai aspirasi dan rekomendasi yang lahir dari forum tersebut merupakan masukan yang sangat berharga dalam memperkuat peran Nahdlatul Ulama, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Direktur PD Pontren Kementerian Agama RI itu juga menegaskan pentingnya menjaga tradisi musyawarah dalam NU sebagai bagian dari proses membangun organisasi yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.
CEO & Founder The New Papua Foundation (NPF), Baharudin Farawowan, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Dr. Basnang Said mewakili Menteri Agama RI untuk membuka sekaligus menutup forum diskusi tersebut.
Menurutnya, kehadiran pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menjadi bentuk perhatian terhadap tumbuhnya gagasan-gagasan strategis dari Tanah Papua.
“Kami bersyukur seluruh rangkaian diskusi berjalan dengan baik. Forum ini berhasil menghimpun berbagai pemikiran dari warga Nahdliyin Papua yang nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi sebagai kontribusi menjelang Muktamar NU 2026 serta kepada Instansi terkait di tanah Papua hingga kementerian/Lembaga Nasional,” ujar Baharudin.
Dari hasil diskusi, peserta menghasilkan sejumlah rekomendasi yang pada prinsipnya menekankan pentingnya memperkuat kemandirian organisasi, meningkatkan kapasitas kader, memperluas peran sosial-keagamaan Nahdlatul Ulama di Tanah Papua, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat adat, serta mendorong agar perspektif dan pengalaman warga NU Papua menjadi bagian dari agenda pembahasan Muktamar NU 2026.
NPF menyatakan bahwa seluruh rekomendasi peserta akan dihimpun dalam sebuah dokumen resmi sebagai bentuk kontribusi intelektual warga Nahdliyin Papua kepada Nahdlatul Ulama di tingkat nasional.
Dengan berakhirnya forum ini, NPF berharap semangat “Otonomi Gagasan dari Timur” tidak berhenti sebagai tema diskusi semata, tetapi menjadi gerakan pemikiran yang terus melahirkan gagasan, inovasi, dan solusi bagi penguatan Nahdlatul Ulama, pembangunan Papua, dan kemajuan Indonesia.(mcs)