Jakarta, Malanesianews, – Jajaran pimpinan daerah se-Tanah Papua melakukan pertemuan strategis dengan Pemerintah Pusat di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Rabu (15/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mematangkan kesiapan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa peningkatan kualitas hunian merupakan kebijakan prioritas nasional untuk mendorong kesejahteraan di Papua. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan rehabilitasi sebanyak 21.000 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di enam provinsi di Papua. Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam menata kawasan permukiman sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang sehat dan aman.
Selain rehabilitasi umum, agenda utama rapat ini adalah peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai bedah rumah. Skema bantuan ini dirancang dengan nilai stimulasi yang bervariasi, mulai dari Rp25 juta untuk wilayah pesisir hingga Rp40 juta per unit bagi masyarakat di wilayah pegunungan. Melalui BSPS, pemerintah ingin menghidupkan kembali semangat gotong royong warga dalam membangun hunian mereka dengan dukungan dana dari negara.
Secara khusus, perhatian besar diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dengan alokasi program khusus sebanyak 2.200 unit rumah. Proyek quick win yang merupakan instruksi langsung dari Presiden ini ditargetkan mampu mengubah wajah permukiman di wilayah dataran tinggi tersebut. Rencananya, peluncuran besar-besaran seluruh rangkaian program perumahan di Papua ini akan dipusatkan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada 27 April 2026 mendatang.