Jakarta, Malanesianews, – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi mengonfirmasi bahwa Indonesia telah mengamankan komitmen pasokan minyak mentah (crude oil) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Rusia. Kepastian ini diperoleh setelah rangkaian pertemuan bilateral strategis antara delegasi Indonesia dengan Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev, di Moskow pada Selasa (14/4/2026). Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah krusial bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan energi nasional di tengah dinamika pasar global yang fluktuatif.
Langkah diplomasi energi ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin. Kerja sama ini direncanakan melalui skema Government-to-Government (G2G) dan Business-to-Business (B2B), di mana PT Pertamina (Persero) akan bertindak sebagai pelaksana teknis sesuai regulasi pemerintah. Selain pasokan komoditas, kedua negara juga menjajaki kolaborasi jangka panjang dalam pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah guna menjaga stabilitas stok dalam negeri.
Menteri Bahlil menyatakan rasa optimisnya atas capaian ini karena Indonesia berhasil mendapatkan hasil negosiasi yang cukup baik untuk menambah cadangan crude dan memenuhi kebutuhan LPG masyarakat. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada sektor migas, tetapi juga membuka peluang ekspansi ke sektor energi baru terbarukan serta eksplorasi mineral strategis lainnya. Rusia, melalui Menteri Sergey Tsivilev, menegaskan kesiapannya sebagai mitra strategis untuk mendukung kedaulatan energi Indonesia melalui penyediaan infrastruktur dan alih teknologi.
Hadirnya pasokan dari Rusia ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam melewati masa kritis ketergantungan impor LPG dan memberikan kepastian harga energi bagi industri maupun rumah tangga. Sebagai anggota penuh BRICS sejak 2025, Indonesia kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam mengoordinasikan pendekatan keamanan energi global. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh kerja sama internasional yang dijalin akan tetap mengutamakan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.