Jayapura, Malanesianews, – Masa jabatan Plh Gubernur Papua akan berakhir pada September 2023 dan nama-nama pengganti sudah mulai berproses. DPR Papua sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan juga sedang menggodok. Dari enam nama yang masuk, mulai mengerucut menjadi tiga nama.
“Ada enam nama yang masuk dan kami sudah putuskan jadi 3 nama dan nama ini akan kami usulkan ke Mendagri,” kata Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw usai memimpin sidang, Senin (7/8/2023).
Jhony mengatakan, dalam pembahasan dengan pimpinan fraksi, semuanya mengacu pada UU Otsus Papua dimana kewenangan menunjuk pejabat Gubernur adalah DPRP. Dari kesepakatan pimpinan fraksi bahwa yang jadi Penjabat Gubernur adalah Orang Asli Papua (OAP).
“Dan semoga yang kami usulkan bisa diputuskan oleh Pak Presiden agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan kami berharap Presiden mengambil salah satu dari tiga yang kami usulkan dan bukan dari luar,” harapnya.
Ia menegaskan, usulan DPRP harus didengar sebab DPRP lahir dari UU Otsus Papua, sehingga rujukan OAP harus menjadi prioritas utama untuk posisi Penjabat Gubernur Papua.
Namun, Jhony belum mau menyebut tiga nama tersebut. “Nanti ada waktunya kami sampaikan setelah kami serahkan. Sudah pasti sosok yang paham tentang Papua, jadi dia hidup lama di Papua dan paham karakter termasuk pendekatannya seperti apa,” ungkapnya.
Dikarenakan waktu menjabat yang pendek, ia berharap pengganti Plh Gubernur jangan hanya datang untuk belajar soal orang Papua, soal kultur Papua kemudian masih harus menyesuaikan.
“Kami harap yang ada di Papua saja, yang sudah lama bertugas di Papua. Jadi misal ada bunyi dayung, ia sudah paham siapa yang naik perahu, lalu lihat bekas kaki ia sudah paham siapa yang lewat jadi sangat kenal sosio kultural,” tegas Jhony.
Otsus Papua, menurut Jhony, jangan dilihat hanya dari sisi anggaran saja, tetapi juga dari kebijakan politik.
“Anggap saja apa yang kami putuskan itu yang terbaik. Kami rapat tidak voting tapi musyawarah dan tak ada kepentingan partai atau kelompok,” tuturnya.
Disamping itu, Wakil Ketua I, DR Yunus Wonda menambahkan, bahwa Papua adalah daerah dengan Otonomi Khusus, jadi tidak perlu terlalu jauh mencari siapa yang cocok. “Keputusan kami tadi seperti itu (OAP),” imbuhnya.
Sedangkan Wakil Ketua II, Yulianus Rumboirussy juga membenarkan. “Kita perlu memberikan kesempatan dan kehormatan negara dengan menempatkan anak-anak Papua memimpin. Jangan Otsu situ hanya menjadi label,” bebernya.
Menurutnya, usulan DPRP tentu adalah sosok yang memiliki kapasitas, punya pengalaman kerja, sehingga dipastikan sesuai dengan yang dibutuhkan.
“Kami berharap tetap mengambil salah satu dari usulan kami,” pungkasnya.
(AIS)
