Jayapura, Malanesianews,– Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jayapura, Miryam Soumilena, mengungkapkan pentingnya peran Ikatan Perempuan Sentani (IPAS) dalam partisipasi pembangunan di setiap kampung, distrik, dan kabupaten. Pernyataan ini disampaikannya saat pelantikan Badan Pengurus IPAS periode 2023-2028 di Obhe Kampung Sereh, Sentani, Distrik Sentani, pada Sabtu (9/6/2023).
Miryam menyatakan bahwa IPAS, yang telah berdiri selama 19 tahun, dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan kesehatan. “Ibu-ibu inilah yang memiliki peranan penting untuk mengkoordinir perempuan di 26 kampung dan tiga lurah yang ada di Sentani ini,” jelasnya.
IPAS telah aktif melaksanakan berbagai kegiatan dengan dukungan dari DP3A, antara lain melalui persekutuan doa, sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan, pendidikan, HIV/AIDS, dan bahaya narkoba. Meskipun masih ada keterbatasan pendanaan, upaya ini sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. IPAS bekerja sesuai dengan talenta dan tidak memandang perbedaan geografis, baik itu dari Sentani Timur maupun Sentani Barat. Anggota IPAS terdiri dari perempuan yang masih single maupun yang sudah menikah.
Miryam menjelaskan bahwa IPAS terbentuk dari beragam latar belakang pendidikan dan marga sebagai identitas diri. Anggota IPAS tidak melupakan peran penting mereka sebagai perempuan pekerja, istri, dan ibu. “Sesibuk apapun, jangan lupakan tiga hal utama: perempuan sebagai pekerja, istri, dan ibu bagi anak-anak,” katanya.
Ketua Ikatan Perempuan Sentani, Rita Tokoro, menyatakan bahwa IPAS bertujuan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang masih hidup dan tumbuh bagi setiap perempuan Sentani. “Kami tumbuh dan berhasil dari lingkungan tempat kami tinggal. Sumber daya alam di sekitar Danau Sentani menjadi salah satu penggerak perkembangan kami,” jelasnya.
IPAS memiliki program kerja yang melibatkan peninjauan terhadap program pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan budaya perempuan di setiap kampung. Rita, yang juga bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua sebagai Kepala Bidang Wilayah Mamta, menyampaikan bahwa IPAS mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten Jayapura melalui DP3K, namun tetap disesuaikan dengan kegiatan yang sedang berjalan. “Kami telah menetapkan bidang-bidang prioritas dan akan mengadakan rapat kerja dengan mereka untuk memberikan masukan dalam program kerja yang akan dilaksanakan,” jelasnya.
Dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari IPAS, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Jayapura dapat semakin meningkat. IPAS akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan perempuan di tingkat lokal.
(agengrdyndr)
