Jayapura, Malanesianews, – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua meminta semua pemangku kepentingan di daerah untuk berkomitmen melindungi hutan, terutama kawasan konserwasi yang masuk dalam kategori Taman Wisata Alam seperti hutan Mangrove.
Kepala BBKSDA Papua, A.G Martana saat mengunjungi lokasi penebangan dan penimbunan hutan mangrove mengatakan, untuk kawasan konservasi tidak bisa diterbitkan sertifikat, karena ada peraturan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI bahwa kawasan yang sudah ditunjuk sebagai kawasan konservasi tidak dapat diajukan perolehan ha katas tanah.
Menurutnya, perusakan hutan bakau dengan cara menebang pohon dan menimbun baru karang tidak dibenarkan karena pihaknya telah memasang papan bicara di kawasan tersebut.
“Untuk penyelidikan kasus ini kami akan berkoordinasi dengan Polda Papua dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) wilayah Papua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa kali upaya penghentian namun penimbunan di hutan mangrove terus dilakukan.
“Untuk itu, hal ini segera ditangani agar kawasan hutan mangrove tetap dilindungi,” kata Martana.
Sementara itu, aktivis lingkungan Kota Jayapura, Petronela Meraudje mengatakan, akibat dari penebangan dan penimbunan di hutan mangrove sangat berdampak kepada masyarakat sekitar, khususnya di Kampung Tobati dan Enggros.
“Hutan mangrove ini tempat kami mencari makan, jadi wajib untuk dilindungi apalagi di dalam hutan ini ada nilai sosial dan budaya yang kami jaga,” kata dia.
Ia berharap, aparat penegak hukum lebih tegas guna mencegah aksi penimbunan di hutan mangrove.
(AIS)
