Jayapura, Malanesianews, – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan pada pertengahan 2025. Hingga 16 Mei 2025, total penyaluran KUR secara nasional telah mencapai Rp96,75 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur. Pemerintah menargetkan total penyaluran mencapai Rp300 triliun hingga akhir tahun, dengan porsi besar dialokasikan untuk sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan industri pengolahan.
Di wilayah timur Indonesia—termasuk Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi—pemerintah memperkuat upaya distribusi KUR melalui sinergi antara bank nasional, bank pembangunan daerah (BPD), dan lembaga keuangan mikro lokal. Beberapa BPD yang berperan aktif dalam penyaluran KUR di wilayah ini antara lain Bank NTT, Bank Maluku-Malut, dan Bank Papua.
Meskipun belum tersedia data resmi yang terperinci untuk masing-masing provinsi di wilayah timur, pemerintah memastikan bahwa program KUR menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan pemerataan akses pembiayaan.
Wilayah timur dinilai memiliki potensi besar di sektor produksi yang belum tergarap maksimal. KUR menjadi instrumen penting untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas dan memperluas akses permodalan hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih membayangi. Keterbatasan infrastruktur perbankan, literasi keuangan yang rendah, dan terbatasnya layanan perbankan digital di daerah pedalaman menjadi penghambat utama dalam distribusi yang merata.
Sebagai respons, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas layanan digital dan mobile banking, termasuk pendampingan kewirausahaan dan pelatihan manajemen usaha kepada pelaku UMKM. Program pendampingan ini ditargetkan menjangkau lebih dari 100 ribu pelaku usaha kecil di kawasan timur hingga akhir tahun.
Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan kesenjangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat daya saing ekonomi lokal melalui UMKM.
