Jakarta, Malanesia News, – Dalam Rangka Meningkatkan tata Kelola Keuangan dan Pemerintahan Daerah, Pemprov Papua Pegunungan menjalin Kerjasama dengan Badan Pemeriksaaan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).
Penandatanganan Nota Kesepahamaan (MoU) dilakukan bersamaan dengan 3 Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) lainnya yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.
Acara Kerjasama ini berlangsung di Kantor BPKP RI di Jakarta, yang di hadir oleh Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomos, Pj Sekda Dr. Sumule Tumbo dan beberapa Deputi Kepala BPKP.
Beberapa Deputi yang ikut hadir dalam tanda tangan MoU tersebut adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam OMK, Deputi BPKP Bidang Pengawsan Akuntan Negara dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawsan Investigasi.
Pada Kegiatan Tanda Tangan MoU tersebut, Pj Gubernur Papua Pegunungan mengharapkan agar BPKP dapat terus Bersinergi dengan Pemprov Papua Pegunungan terutama dalam mengawal dan mewujudkan tata Kelola keuangan dan kinerja pemerintahan yang baik.
“Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat positif dalam mengawal pemerintahan DOB terutama di Papua Pegunungan,” Ucap Pj Gubernur Kondomo
Selain itu, Pj Sekda Papua Pegununan Dr. Sumule Tumbo menyampaikan, Penandatangan Mou dengan BPKP dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undang – Undang yang efektif, efisien, transparan dan Akuntable (DF)