Pemprov Papua Pegunungan Mengalokasikan 50% Dana Otsus untuk Pendidikan dan Kesehatan

0
247
Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Propvisi Papua Pegunungan di Jayapura, Papua , Jumat ( 24/3) lalu

Jayapura, MalanesiaNews,— Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Propvisi Papua Pegunungan diselenggarakan  di Jayapura, Papua Pada Jumat ( 24/3) lalu .

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah dan otonomi khusus atau otsus sebesar Rp 1,8 triliun pada 2023.

Dari Dana Otsus tersebut sebanyak 50 persen akan di fokuskan untuk layanan Pendidikan dan Kesehatan sehingga meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Pegunungan .

Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Papua Pegunungan, di Jayapura, Papua, Jumat (24/3/2023).

Rakor itu diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Papua Pegunungan. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi Pemprov Papua Pegunungan, tetapi juga pemda delapan kabupaten di provinsi yang baru dimekarkan dari Papua tersebut.

Kegiatan dalam bentuk diskusi panel ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua, serta Bank Papua. Dua narasumber dari Kementerian Dalam Negeri adalah Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

Nikolaus mengatakan, alokasi anggaran otsus untuk pelayanan kesehatan minimal 20 persen dan pendidikan mencapai 30 persen demi meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Papua Pegunungan yang belum optimal. Kebijakan ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus.

Alokasi anggaran otsus difokuskan pada pelayanan pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, khususnya bagi anak asli Papua. Sementara untuk kesehatan difokuskan pada layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga setempat yang tak mampu membayar premi BPJS Kesehatan.

Dari data pengamat pendidikan dari Universitas Papua, Agus Sumule, dan Badan Pusat Statistik, rata-rata angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) delapan kabupaten di Papua Pegunungan masih di bawah angka kategori IPM sedang, yakni 60. Kabupaten Nduga menjadi daerah dengan IPM terendah, yakni 31,55.

Papua Pegunungan termasuk tiga provinsi baru yang dimekarkan dari Papua pada November 2022. Adapun dua provinsi lain adalah Papua Selatan dan Papua Tengah.

Ance Asso mengajar pengenalan huruf dan gambar di TK dan SD Wiaima di Distrik Asolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Selasa (1/5/2012).

”Kami berharap dengan pelaksanaan rakor ini memberikan pengetahuan bagi pemda di delapan kabupaten dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran. Tujuannya agar pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Papua Pegunungan berjalan optimal,” kata Nikolaus.

Sementara itu, Agus Fatoni mengatakan, pihaknya mengapresiasi pelaksanaan rakor ini karena menyosialisasikan pengelolaan keuangan daerah hingga penyusunan APBD sesuai regulasi. Tujuannya agar pemda memahami belanja daerah dan menggenjot pendapatan asli daerah.

HITUNG MUNDUR PEMILU 2024