JAKARTA, Malanesia News — Di tengah sorotan tajam mengenai kolapsnya daya dukung lingkungan dan kemacetan akut akibat penumpukan pariwisata di Bali Selatan, gelombang protes dan tuntutan balik kini datang langsung dari para petinggi adat Pulau Dewata. Sejumlah perwakilan tokoh adat Bali yang didampingi oleh Forum Silaturahmi Keraton Nusantara secara resmi mendatangi Istana Kepresidenan untuk melakukan pertemuan mendalam dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman.
Pertemuan ini digelar dengan satu agenda krusial: menagih komitmen politik Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang rencananya akan dibangun di lepas pantai (offshore) wilayah Kubutambahan.
1,5 Tahun Tanpa Kepastian: Puri-Puri Adat Bali Mulai Kehilangan Wibawa
Para tokoh adat menegaskan bahwa kehadiran mereka di Istana bukan untuk memohon, melainkan untuk menagih janji kampanye Pilpres yang pernah diucapkan langsung oleh Prabowo Subianto. Para tokoh menyoroti bahwa meskipun Prabowo kini telah menjabat sebagai Presiden selama sekitar 1,5 tahun, Surat Keputusan (SK) resmi maupun Penetapan Lokasi (Penlok) untuk proyek strategis ini belum kunjung diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Kondisi penundaan ini diibaratkan oleh perwakilan adat bagai “bisul yang meradang” karena dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian hukum. Puri-puri adat di Bali yang sebelumnya secara terbuka menjadi garda terdepan dalam mendukung program ini mengaku mulai kehilangan wibawa dan harga diri di hadapan masyarakat lokal akibat janji yang terus menggantung. Mereka menuntut ketegasan dari pemerintah: jika disetujui segera dipercepat, jika tidak segera beri penjelasan transparan.
Satu Landasan Pacu dan Risiko Lumpuhnya Logistik Bali
Dalam konferensi pers pascapertemuan, para tokoh adat memaparkan alasan-alasan mendasar mengapa keberadaan Bandara Bali Utara sudah masuk ke dalam tahap darurat nasional bagi keberlanjutan Bali:
Kepadatan Akut Bali Selatan: Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini hanya beroperasi dengan satu landasan pacu (one runway). Kepadatan lalu lintas udara internasional yang luar biasa membuat pesawat-pesawat asing sering kali harus berputar-putar lama di udara sebelum mendapat ruang untuk mendarat (landing).
Ancaman Lumpuh Total & Mitigasi Bencana: Ketergantungan penuh pada satu pintu masuk udara dinilai sangat berbahaya bagi keamanan logistik dan pariwisata Bali. Jika terjadi bencana alam seperti letusan gunung berapi yang menutup akses udara di Bali Selatan, maka seluruh rantai pasok dan mobilisasi di Bali akan lumpuh total seketika.
Pemerataan Lapangan Kerja: Pembangunan ekonomi yang terpusat masif di Bali Selatan telah memicu kemacetan yang merusak kenyamanan publik. Dampak buruknya, para lulusan sarjana dan anak muda di Bali Utara terpaksa merantau ke selatan akibat nihilnya lapangan kerja di daerah asal mereka.
Jaminan Tanpa APBN dan Proteksi Wilayah Suci Adat
Guna meredam polemik di masyarakat, putra daerah setempat meluruskan bahwa proyek besar ini dipastikan 100% menggunakan dana investasi swasta dan sama sekali tidak akan membebani keuangan negara (APBN) yang saat ini tengah diperketat. Teknologi pembangunan bandara di atas laut (offshore) serta kesiapan dana investor diklaim telah rampung sepenuhnya.
Pemilihan lokasi di lepas pantai (laut) Kubutambahan juga didasari oleh pertimbangan spiritual dan ruang budaya yang matang. Mengingat luas daratan Bali yang relatif kecil, skema offshore sengaja diambil demi menghindari penggusuran pemukiman warga, lahan pertanian produktif, serta yang paling utama: mencegah perusakan tempat suci (pura) warga adat. Seluruh kepala desa di wilayah terdampak dilaporkan telah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk dukungan mutlak.
Istana Merespons: Target Ground Breaking Sebelum Agustus 2026
Merespons desakan dan aspirasi terstruktur tersebut, KSP Dudung Abdurachman memberikan sinyal positif dan berkomitmen untuk segera melaporkan langsung tuntutan para tokoh adat ini kepada Presiden Prabowo Subianto agar dapat ditindaklanjuti.
Sebagai langkah nyata penegasan komitmen pemimpin yang selaras antara perkataan dan perbuatan, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara mengusulkan agar pemerintah pusat segera melakukan proses ground breaking (peletakan batu pertama) proyek Bandara Bali Utara sebelum perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-81 pada bulan Agustus 2026 mendatang.