Jakarta, Malanesianews,- Badan usaha milik negara  (BUMN) China Terlihat menyambangi kantor Kementerian Pertanian di Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, BUMN asal China menyambangi dirinya di Kantonya. Syahrul bilang, kedatangan BUMN China ke kantornya tersebut merupakan suatu agenda dadakan. Dalam pertemuan tersebut, pihak China menginginkan Indonesia untuk mengekspor beras.
“Hari ini, saya tidak sangka, BUMN China datang ke kantor dan dalam minggu ini akan menandatangani MoU untuk siap menerima beras kita,” katanya ketika menghadiri langsung Forum Diskusi Denpasar 12 Bersama DPP Partai Nasdem yang ditayangkan secara virtual,
BUMN China tersebut meminta Pemerintah RI mengirimkan beras sebanyak 2,5 juta ton selama setahun.
“Hari ini, saya mendapatkan tamu langsung dari China yang meminta kita untuk mengimpor beras 2,5 juta ton dalam satu tahun. Kalau begitu, ini menjadi peluang,” ungkap SYL.
Namun, sebelum mengekspor beras tersebut lanjut SYL, pemerintah harus memenuhi dulu ketersediaan dalam negeri. “273 juta (jumlah penduduk Indonesia) harus kita siapkan dulu perutnya, kemudian tentu kita bisa mengintervensi sepanjang kita cukup (ketahanan pangan),” ucapnya.
Di samping itu, Syahrul bilang, Indonesia selama ini tidak pernah mengimpor beras. Pemerintah pun menantikan hasil penilaian dari Badan Pangan Nasional (FAO) mengenai indeks ketahanan pangan Tanah Air.
“Kalau begitu, sudah tiga tahun kita tidak pernah impor beras. Selama ini kita tidak pernah impor beras sejak Orde Baru. Dalam rangka 17 Agustus nanti, ketahanan pangan reselensi dari FAO akan keluar bahwa Indonesia merupakan negara ketahanan pangan,” ujarnya.
Dari pemberitaan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan, Indonesia tidak akan mengimpor beras hingga akhir 2022. Sebab, kata dia, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam negeri sudah dapat terpenuhi.
Ia mengatakan, sampai saat ini jumlah stok beras yang tersimpan di gudang-gudang seluruh Indonesia sekitar 1 juta ton. Dia menilai stok itu merupakan batas aman sesuai penugasan pemerintah, yaitu sebanyak 1 juta ton sampai 1,5 juta ton. Stok tersebut masih akan terus meningkat karena Bulog masih menyerap hasil panen petani.
