Jakarta, Malanesianews, — Kabar mengenai Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto mencuat sejak Rabu (11/11) malam. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang membenarkan langkah pengunduran diri tersebut, sementara sejumlah laporan media juga mengutip sumber dari lingkaran dekat Gibran yang menyebut penyerahan surat dilakukan di Lanud Halim Perdanakusuma. Meski demikian, hingga Kamis (12/11) pagi, pihak Istana Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum merilis pengumuman resmi atau menunjukkan dokumen fisik surat pengunduran diri tersebut kepada publik.
Di sisi lain, sejumlah elite partai koalisi pemerintah mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai kabar penyerahan surat pengunduran diri pada Rabu malam itu. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dirinya baru mengetahui isu tersebut melalui pemberitaan media yang mengutip pernyataan Budi Arie. Terkait kelanjutan agenda di parlemen pada hari ini, Kamis (12/11), Dasco hanya mengonfirmasi adanya jadwal rapat paripurna DPR pada pukul 14.00 WIB, namun belum dapat memastikan apakah agenda tersebut berkaitan dengan status Gibran.
Sebelumnya, Gibran telah lebih dulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Selasa (10/11) pagi selama kurang lebih 2,5 jam untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa niat tersebut muncul sebagai respons atas dinamika politik menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran. Prasetyo meluruskan bahwa Prabowo tidak menolak niat mundur tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran di tengah permohonan Gibran untuk diberikan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik ini bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah luar negeri Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA. Situasi kian memanas setelah Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal. Putusan dua lembaga yudikatif tersebut memicu guliran usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari puluhan anggota DPR lintas fraksi yang mengarah pada wacana pemakzulan.
Secara ketatanegaraan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penyampaian niat atau surat kepada Presiden tidak secara otomatis membuat kursi Wakil Presiden kosong. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden harus diproses melalui MPR. Apabila pengunduran diri tersebut diproses dan diterima secara resmi, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden yang baru guna mengisi kekosongan jabatan.