Jakarta, Malanesianews, – Konstelasi politik di Senayan memanas setelah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menerima berkas pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait isu keabsahan ijazah dan status keterpenuhan syarat jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026). Pengajuan konstitusional ini digulirkan oleh perwakilan lintas fraksi yang menilai perlu adanya kejelasan status hukum demi menjaga legitimasi tata kelola pemerintahan nasional. Langkah politik tersebut menandai babak baru dalam eskalasi pengawasan parlemen terhadap eksekutif di penghujung akhir tahun ini.
Sebanyak 120 anggota DPR RI yang berasal dari seluruh 8 fraksi parlemen secara resmi membubuhi tanda tangan dalam berkas pengusulan tersebut. Komposisi pendukung usulan HMP ini didominasi oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 28 anggota, disusul Fraksi Partai NasDem sebanyak 19 anggota, serta Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat yang masing-masing menyumbangkan 18 suara. Dukungan tambahan juga mengalir dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Fraksi Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing 11 anggota, serta 1 anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Angka 120 penandatangan tersebut melampaui syarat ambang batas minimal pengajuan HMP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Merujuk pada Regulasi Pasal 191 UU MD3, pengajuan HMP hanya membutuhkan usulan sekurang-kurangnya 25 orang anggota DPR. Dengan dipenuhinya syarat formal pengajuan tersebut, pimpinan DPR menegaskan bahwa penyerahan dokumen ini akan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme persidangan parlemen yang berlaku.
Sebagai tahapan prosedural berikutnya, berkas usulan HMP dijadwalkan akan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI yang direncanakan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Berdasarkan aturan konstitusi, agar HMP dapat disahkan menjadi pendapat resmi DPR, Rapat Paripurna wajib memenuhi kuorum dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari total jumlah anggota DPR RI, serta disetujui oleh minimal dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota yang hadir.
Apabila Rapat Paripurna berhasil mengesahkan usulan HMP tersebut, berkas keputusan DPR mengenai dugaan tidak terpenuhinya syarat jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga peradilan konstitusi tersebut nantinya memegang wewenang penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara keabsahan hukum ini secara final dan mengikat.