Jakarta, Malanesianews, — Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan berada dalam bayang-bayang tekanan berat menyusul tren kenaikan harga minyak mentah dunia. Ekonom memperkirakan total beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi menembus angka fantastis hingga Rp270 triliun, di tengah gelombang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang telah diberlakukan oleh PT Pertamina sejak awal September 2026.
Lonjakan harga minyak mentah global ini terutama dipicu oleh memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah serta gangguan jalur distribusi energi strategis. Di dalam negeri, tren tingginya keekonomian energi ini direspons Pertamina dengan menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi di SPBU. Berdasarkan penyesuaian terkini di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax berada di kisaran Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter, Pertamax Green 95 terkerek ke posisi Rp19.150 per liter, Dexlite melonjak signifikan ke angka Rp23.700 per liter, hingga Pertamina Dex yang tembus Rp25.200 per liter.
Kendati harga BBM nonsubsidi mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi akibat tren pasar global, pemerintah menegaskan bahwa harga BBM subsidi masih ditahan demi menjaga daya beli masyarakat. Tercatat, harga Pertalite tetap dipatok di level Rp10.000 per liter dan Biosolar (JBT) bersubsidi stabil pada harga Rp6.800 per liter. Namun, kebijakan mempertahankan harga murah di tengah mahalnya harga minyak mentah dunia ini justru memicu kekhawatiran terjadinya migrasi konsumen secara besar-besaran ke produk subsidi.
Di sisi lain, tekanan terhadap keuangan negara semakin diperparah oleh ancaman kenaikan volume konsumsi energi bersubsidi yang diproyeksikan melampaui kuota awal tahun. Menghadapi risiko pelebaran defisit fiskal ini, pemerintah dan para pengamat mulai mempertimbangkan opsi efisiensi belanja negara secara ketat guna meredam beban anggaran agar tidak semakin membengkak hingga penutupan tahun anggaran.
Pemerintah mengeklaim bahwa cadangan fiskal saat ini masih berada dalam koridor yang cukup aman untuk menahan gejolak harga minyak. Meski demikian, eskalasi eksternal serta potensi pembengkakan volume subsidi akibat disparitas harga yang lebar antara BBM nonsubsidi dan subsidi menuntut kewaspadaan tinggi agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga secara berkelanjutan.