Kepi, Malanesianews, – Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi telah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tanggal 30 Maret 2023 di Gor Kepi. Kegiatan ini diadakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan tema ‘Mempercepat Peningkatan Kualitas SDM Berkarakter dan Penguatan Struktur Ekonomi dengan Pengembangan Wilayah untuk Pemerataan Mengurangi Kesenjangan dan Berkelanjutan Didukung Penguatan Rasa Aman dan Efektivitas Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Publik’.
Acara dibuka oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar,S.STP., M.Si, Kabid Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan, Yustinus Kawewaron, Wakil Ketua I DPRD Mappi Marandus Situmorang, Sekretaris Daerah Mappi Ferdinand Kainakaimu, Kepala Bappeda Jhon Jelira, serta dihadiri oleh jajaran DPRD Mappi, Forkopimda, pimpinan OPD, seluruh kepala distrik se-Kabupaten Mappi, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Mappi, Michael Gomar, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Program kerja yang diusulkan harus benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga harus sesuai dengan kebijakan prioritas yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat di kampung-kampung dan distrik-distrik.
Penjabat Bupati Mappi menekankan agar seluruh perangkat daerah mengusulkan program kegiatan sesuai dengan tugas fungsi di masing-masing OPD. Semua usulan program kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah akan dilakukan review oleh tim anggaran dan disesuaikan dengan program kegiatan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.
Mendagri Tito Karnavian, diungkapkan Pj Bupati telah memberi instruksi kepada seluruh pimpinan daerah untuk mengusung tiga program prioritas yang menjadi kebijakan nasional yaitu pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Perlu intervensi program kegiatan secara kolaborasi dari masing-masing perangkat daerah untuk mendukung penanganan tiga kebijakan nasional ini, supaya secara bersama-sama bisa mengurangi masalah-masalah urgensi yang ada di Kabupaten Mappi.
Penjabat Bupati Mappi memberikan apresiasi kepada Kepala Bappeda dan jajaran yang bisa melaksanakan Musrenbang tepat waktu dan sesuai dengan amanat undang-undang. Tema yang diusung juga merupakan penjabaran dari RKPD tahun 2023-2026. Sejak pemerintahan Kabupaten Mappi berdiri di tahun 2002 melalui undang-undang nomor 22 tahun 2002, berbagai capaian pembangunan telah dilaksanakan dengan sukses.
(agengrdyndr)
