Jakarta, Malanesianews, — Panitia Pelaksana Sentani Strategic Forum (SSF) resmi diterima dalam agenda audiensi oleh Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Puspa, bersama jajaran direksi Kementerian Pariwisata di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (12/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mematangkan persiapan Seminar Nasional Pembangunan Kawasan Strategis Sentani yang mengusung tema besar perlindungan terpadu ekosistem Danau Sentani, Cagar Alam Pegunungan Cycloop, hingga keselamatan penerbangan Bandara Sentani.
Audiensi dibuka secara resmi oleh Anggota DPD RI Dapil Papua selaku Penanggung Jawab SSF, Carel S.P. Suebu, S.E. Dalam pengantarnya, Carel menegaskan bahwa penataan kawasan Sentani memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat. Hal ini berlandaskan payung hukum strategis, seperti Perpres No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, UU Otonomi Khusus Papua, hingga Perda No. 19 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Danau Sentani.
Agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis oleh Sekretaris SSF yang juga CEO & Founder New Papua Foundation (NPF), Baharudin Farawowan. Baharudin menjelaskan lima dasar pemikiran utama SSF , yakni integrasi pengelolaan kawasan, perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan, optimalisasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, serta urgensi pembentukan kelembagaan khusus percepatan pembangunan.
Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Puspa, mengapresiasi tinggi inisiatif kolaboratif yang diinisiasi oleh DPD RI, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayapura, dan NPF. Wamenpar menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif di kawasan Sentani. Ia menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha lokal, tokoh adat, serta elemen masyarakat dalam mewujudkan tata ruang terpadu yang ramah lingkungan dan inklusif.
Pertemuan ditutup dengan diskusi interaktif, penyerahan dokumen, serta sesi foto bersama. Penyerahan dokumen ini melengkapi serangkaian tahapan persiapan yang telah dilakukan panitia, termasuk sosialisasi bersama para Ondoafi se-Kota Sentani, koordinasi dengan Bupati Jayapura, BP3OKP, hingga Duta Besar Seychelles untuk Indonesia. Melalui langkah ini, SSF diharapkan dapat menghasilkan Deklarasi Bersama dan rumusan kebijakan nyata demi mewujudkan Papua yang maju, sejahtera, dan lestari.