Jakarta,Malanesianews, — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan transformasi pembangunan di wilayah terluar. Langkah strategis ini dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan program dan penguatan konektivitas wilayah demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Sinkronisasi tersebut dibahas dalam Forum Sinkronisasi Perencanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara (RAPPP) 2025–2029. Fokus utama kebijakan ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan perbatasan darat dan laut, serta pembukaan keterisolasian daerah melalui pembangunan infrastruktur konektivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari agenda turunan, BNPP sebelumnya juga memetakan dan memperkuat koridor jalur logistik vital di wilayah Papua Selatan. Penguatan konektivitas ini mencakup jalur strategis Merauke-Yetetkun-Butmabin yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini (PNG).
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI menyatakan bahwa pemetaan jalur tersebut esensial untuk memperlancar jalur mobilitas warga, distribusi logistik, serta efisiensi pelayanan publik. Pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan keamanan, tetapi juga diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Melalui sinergi lintas sektoral bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, BNPP optimistis target transformasi pembangunan perbatasan dapat tercapai tepat sasaran. Kehadiran infrastruktur yang memadai di perbatasan Papua diharapkan mampu menghadirkan keadilan sosial dan memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.