Jakarta, Malanesianews, – Peringatan Hari Tani Nasional yang dirayakan setiap 24 September kembali bergulir di tengah gempuran janji manis kedaulatan pangan. Namun, di balik seremonial ucapan selamat dan klaim keberhasilan angka produksi di pusat kekuasaan, realitas kelam justru membayangi para petani di kawasan timur Indonesia. Momentum tahunan ini menegaskan jurang ketimpangan yang kian melebar antara kebijakan berorientasi Jawa-sentris dengan pemenuhan hak-hak dasar petani di pelosok Nusantara.
Di wilayah seperti Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua, narasi kemandirian pangan terasa tak lebih dari sekadar jargon politik. Petani lahan kering di NTT dan Maluku, misalnya, masih terus bergulat dengan krisis infrastruktur irigasi yang mendasar, kelangkaan pupuk bersubsidi yang tak kunjung terselesaikan, serta minimnya akses terhadap teknologi pertanian modern. Keterisolasian ini memaksa masyarakat tani di Indonesia Timur berada dalam siklus kemiskinan struktural yang berkepanjangan.
Kondisi tersebut diperparah oleh buruknya tata kelola logistik dan rantai pasok antar-pulau yang mencekik. Biaya transportasi angkutan laut yang sangat tinggi membuat hasil panen komoditas lokal dan rempah-rempah dari kawasan timur dihargai murah oleh para spekulan dan tengkulak. Sebaliknya, harga sarana produksi pertanian (saprodi) yang harus didatangkan dari luar pulau justru melonjak tinggi. Pemerintah dinilai gagal menghadirkan konektivitas pasar yang adil bagi kawasan kepulauan.
Tak hanya persoalan ekonomi, ancaman terhadap ruang hidup dan tanah garapan semakin nyata menghantui petani lokal serta masyarakat adat di Indonesia Timur. Gelombang alih fungsi lahan skala besar untuk proyek perkebunan monokultur, pertambangan, dan industri ekstraktif terus menggeser posisi petani dari tanah leluhurnya. Pembangunan pangan berbasis korporasi sering kali mengabaikan pengetahuan lokal dan mengancam keberlanjutan pangan berbasis keanekaragaman hayati setempat.
Hari Tani Nasional seharusnya menjadi ajang koreksi total atas arah kebijakan agraria nasional, bukan sekadar seremoni rutin tanpa substansi. Jika pemerintah terus memosisikan Indonesia Timur sekadar sebagai target eksploitasi lahan tanpa menempatkan kesejahteraan dan kedaulatan petani lokal sebagai prioritas utama, maka kemandirian pangan yang dicita-citakan Indonesia hanyalah ilusi yang semu.