Jayapura, Malanesianews, – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali tancap gas dengan mengumumkan aktivasi 114 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku pekan depan. Kepala BGN Sudaryono berdalih langkah ini diprioritaskan untuk wilayah 3T dengan angka stunting tinggi. Namun, ambisi ekspansi besar-besaran ini terasa hampa dan mengabaikan realitas di lapangan. Publik tentu masih merasakan getir atas tragedi kemanusiaan yang baru saja terjadi minggu lalu, di mana ratusan anak sekolah dan warga di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, harus dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat keracunan massal menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus di Depapre bukanlah sekadar “kecelakaan kecil”, melainkan sebuah alarm darurat yang telak menampar tata kelola program prioritas pemerintah ini. Dengan jumlah korban terdampak mencapai lebih dari 500 orang yang ditangani di berbagai rumah sakit dan puskesmas—bahkan memaksa RSUD Yowari mendirikan tenda darurat—insiden ini membuktikan karut-marutnya pengawasan higienitas di tingkat akar rumput. Hasil penelusuran awal yang mendapati makanan basi, kontaminasi bakteri E. coli, hingga proses memasak yang menyalahi prosedur standar (dimasak terlalu dini) memperlihatkan bahwa dapur MBG kerap beroperasi tanpa kontrol mutu yang ketat.
Alih-alih melakukan introspeksi menyeluruh dan menstabilkan sistem pengawasan yang ada, BGN justru terkesan kejar tayang memperluas titik operasional baru. Menggenjot pembukaan 114 dapur di wilayah timur Indonesia tanpa menyelesaikan persoalan fundamental sanitasi dan buruknya manajemen rantai pasok makanan adalah tindakan yang ceroboh. Tragedi Depapre seharusnya menjadi cerminan telak bahwa membiarkan standar kebersihan diabaikan sama artinya dengan mempertaruhkan nyawa anak-anak yang seharusnya dilindungi nutrisinya.
Kritik tajam ini semakin beralasan ketika menilik temuan-temuan sebelumnya, di mana ratusan SPPG di berbagai daerah kedapatan tidak layak sanitasi hingga pemecatan puluhan kepala dapur akibat pelanggaran integritas. Ketika dapur-dapur penyedia makanan beroperasi secara asal-asalan, program yang diniatkan untuk mencerdaskan bangsa ini justru berbalik menjadi ancaman kesehatan publik yang nyata. Janji BGN untuk melakukan “penyisiran titik dapur” terdengar seperti retorika klise di tengah ambruknya kepercayaan masyarakat akibat keteledoran yang berulang.
Pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa keselamatan jiwa ratusan anak di Depapre adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah ambisi birokratis. Jika BGN gagal menerapkan audit higienitas yang independen, transparan, dan tanpa kompromi pada setiap piring makanan yang dibagikan, maka program “Makan Bergizi Gratis” ini hanya akan meninggalkan warisan trauma keracunan massal di berbagai pelosok negeri, alih-alih solusi bebas stunting.