Jayapura, Malanesianews,- Tahapan penjaringan Calon Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua periode 2026–2030 menjadi momentum penting untuk menentukan arah dan masa depan satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Papua.
Hal tersebut disampaikan oleh CEO & Founder New Papua Foundation (NPF), Baharudin Farawowan, yang menilai bahwa proses pemilihan rektor kali ini tidak boleh hanya dipandang sebagai pergantian kepemimpinan semata, tetapi juga sebagai kesempatan menghadirkan gagasan besar bagi kebangkitan IAIN Papua di masa mendatang.
Menurut Baharudin, IAIN Fattahul Muluk Papua memiliki posisi strategis dalam mencetak sumber daya manusia Muslim Papua yang unggul, moderat, dan mampu bersaing di tingkat nasional. Karena itu, kampus tersebut membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas akademik dan manajerial, tetapi juga memahami dinamika sosial, budaya, serta kehidupan umat Islam di Papua.
“IAIN Papua membutuhkan calon rektor yang memiliki ruang pergaulan yang luas dan jaringan yang kuat, tidak hanya dikenal di lingkungan kampus atau dunia akademik semata, tetapi juga memiliki kedekatan dengan berbagai elemen masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda Papua,” ujar Baharudin.
Ia menilai, menjadi rektor di Papua tidak cukup hanya memahami tata kelola perguruan tinggi, tetapi juga harus memahami karakteristik kehidupan sosial, budaya, dan keberagaman masyarakat Papua yang sangat khas.
“Kemampuan membangun komunikasi, kolaborasi, dan kepercayaan dengan berbagai kelompok masyarakat akan menjadi modal penting dalam membawa IAIN Papua berkembang dan semakin diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Baharudin juga menyoroti semakin menurunnya minat calon mahasiswa terhadap IAIN Papua dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab melalui inovasi program studi, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan promosi kampus, serta pembangunan citra positif agar IAIN Papua kembali menjadi pilihan generasi muda Papua.
Meskipun bukan alumni maupun bagian dari civitas akademika IAIN Fattahul Muluk Papua, Baharudin mengaku memiliki perhatian dan keprihatinan terhadap masa depan kampus tersebut sebagai bagian dari masyarakat Muslim Papua.
“IAIN Papua bukan hanya milik dosen, mahasiswa, atau alumni semata, tetapi juga merupakan aset dan harapan umat Islam Papua dalam menyiapkan generasi masa depan. Apalagi kampus ini dibiayai oleh APBN yang bersumber dari uang rakyat, sehingga sudah sepatutnya terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Baharudin juga mengungkapkan bahwa keprihatinan tersebut mendorong dirinya pada 26 Februari 2026, saat New Papua Foundation (NPF) melakukan audiensi dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nazaruddin Umar, untuk secara langsung menyampaikan harapan agar Kementerian Agama dapat membantu pembiayaan perluasan dan pengembangan kampus IAIN Fattahul Muluk Papua.
Menurutnya, pada kesempatan tersebut Menteri Agama merespons positif dan menyampaikan kesiapan untuk membantu, dengan menunggu proposal pembangunan atau pengembangan kampus yang diajukan secara resmi oleh pihak IAIN Papua. Namun hingga saat ini, peluang tersebut menurutnya belum ditindaklanjuti secara optimal.
“Menurut saya, IAIN Papua sudah saatnya go public. Kampus ini harus tampil lebih terbuka, lebih dikenal masyarakat luas, aktif membangun kerja sama, serta menghadirkan program-program unggulan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. IAIN Papua harus mampu berdiri sejajar dengan perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan lainnya di Indonesia,” katanya.
Ia berharap, pemilihan rektor mendatang dapat menjadi momentum lahirnya kepemimpinan baru yang mampu membawa IAIN Papua tumbuh menjadi kampus kebanggaan Papua, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan moderasi beragama, serta simbol kemajuan pendidikan Islam di kawasan Timur Indonesia. (MCS)