Jayapura, Malanesianews, – Para pemimpin daerah dari enam provinsi serta seluruh bupati dan wali kota di Tanah Papua berkumpul di Timika, Kabupaten Mimika, dalam agenda “Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua” yang berlangsung selama dua hari hingga Selasa (12/5). Pertemuan krusial ini diinisiasi untuk menyatukan visi, komitmen, dan langkah strategis dalam memajukan Bumi Cenderawasih. Fokus utama pembahasan mencakup evaluasi implementasi Otonomi Khusus (Otsus) pasca-terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2021 serta penyusunan desain besar (grand design) pembangunan masa depan Papua yang lebih terintegrasi.
Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Frits Nawipa, menegaskan bahwa forum ini merupakan ruang konsolidasi penting untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan. Beliau menyoroti pentingnya dana Otsus—yang telah berjalan selama 26 tahun—untuk dikonversi secara nyata menjadi layanan pendidikan dan kesehatan yang menyentuh akar rumput, serta pembangunan infrastruktur guna membuka isolasi wilayah. Nawipa menekankan agar setiap rupiah dana tersebut memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga kekayaan sumber daya alam Papua selaras dengan kemajuan taraf hidup rakyatnya.
Dalam kesempatan tersebut, apresiasi khusus disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen pemerintah pusat yang meningkatkan alokasi dana Otsus Papua pada tahun anggaran 2026 menjadi Rp12,69 triliun. Angka yang cukup signifikan ini nantinya akan didistribusikan ke enam provinsi di Papua. Meki Nawipa mengajak seluruh kepala daerah untuk menjaga amanah tersebut dengan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat yang selama ini masih tertinggal.
Ketua Panitia yang juga Penjabat Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, menjelaskan bahwa agenda hari pertama difokuskan pada pertemuan tingkat pimpinan untuk membahas kebijakan makro, sementara hari kedua diisi dengan pembahasan teknis bersama perangkat daerah dari 42 kabupaten/kota. Melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian, lembaga, serta DPRP dan MRP, forum ini bertujuan memperkuat tata kelola dana Otsus secara akuntabel. Hal ini dilakukan demi memastikan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi di seluruh wilayah Tanah Papua.