Jayapura, Malanesianews, – Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tahun ini dijadikan landasan penting oleh New Papua Foundation (NPF) untuk membedah arah pembangunan di timur Indonesia melalui sebuah diskusi publik virtual yang digelar pada Rabu (20/5). Mengusung tajuk “Masa Depan Papua di Tengah Industri Tambang”, agenda strategis ini dibuka langsung oleh CEO & Founder NPF, Dr. Baharudin Farawowan, S.H., M.H., C.M.L.C. Lewat wadah dialektika via Zoom Meeting ini, NPF berupaya menakar ulang sejauh mana gelombang industri ekstraktif telah memberikan dampak nyata bagi kedaulatan ekonomi masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Berbeda dengan sudut pandang regulasi murni, dinamika diskusi menjadi lebih tajam saat memasuki sesi pemaparan dari organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pemuda Industri (DPN MPI), Bapak Muhammad Tayeb Demara, S.E., hadir sebagai salah satu pembicara utama yang menyoroti realitas di lapangan. Ia mengajak seluruh peserta forum untuk melihat industri pertambangan dari kacamata kemanusiaan, hak adat, dan distribusi kesejahteraan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat Papua.
Dalam paparannya, Muhammad Tayeb Demara menguliti paradoks kekayaan alam Papua yang melimpah namun masih menyisakan angka kemiskinan yang kontras. Ia menekankan bahwa kehadiran investasi raksasa tidak boleh hanya dinilai dari angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan harus diukur dari seberapa besar kedaulatan masyarakat lokal atas tanah leluhur mereka. DPN MPI mendesak adanya reorientasi kebijakan investasi agar tidak melahirkan konflik sosial baru.
“Industri Tambang dan Investasi: Peluang Ekonomi atau Tantangan Keadilan di Papua? Pertanyaan ini harus kita jawab dengan jujur di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini. Investasi tidak boleh menjadi instrumen asing yang mengeksploitasi tanpa batas. Jika kehadiran industri tambang gagal mengangkat harkat hidup dan keadilan bagi masyarakat asli Papua, maka peluang ekonomi yang digembar-gemborkan itu sebenarnya hanyalah sebuah tantangan ketidakadilan yang nyata,” tegas Muhammad Tayeb Demara dalam pemaparannya.
Menanggapi pandangan kritis tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Dr. Karsudi, S.P., M.Si., yang juga hadir sebagai panelis, menyambut baik masukan dari DPN MPI. Pihak dinas provinsi menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan regulasi dan memastikan investasi berjalan lebih transparan. Sinergi antara kritik konstruktif organisasi kepemudaan seperti MPI, fasilitasi ruang dialog oleh NPF, dan ketegasan kontrol dari Dinas ESDM Provinsi diharapkan mampu melahirkan peta jalan baru industri pertambangan Papua yang lebih berkeadilan dan humanis.