Sasar 17.897 Wajib Pajak, DJP Papua Gencarkan Pendampingan Program Keringanan Sanksi Pajak

0
22

Jayapura, Malanesianews, – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) menggencarkan pendampingan langsung bagi para wajib pajak untuk memanfaatkan program pengurangan sanksi administratif. Langkah proaktif ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan sesi konsultasi tatap muka yang digelar bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura dengan melibatkan sebanyak 81 wajib pajak. Melalui forum tersebut, petugas memberikan panduan teknis agar setiap peserta dapat memahami mekanisme penyelesaian tunggakan sesuai dengan kondisi perpajakan masing-masing.

Kepala Kanwil DJP Papabrama, Ani Natalia, menjelaskan bahwa kebijakan keringanan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Program ini dirancang tidak hanya untuk membantu wajib pajak yang sudah memiliki ketetapan tagihan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin memperbaiki pelaporan serta kepatuhan pajaknya secara sukarela. Dengan adanya fasilitas ini, wajib pajak yang memenuhi kriteria cukup melunasi pokok pajaknya saja tanpa terbebani denda administratif.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, periode pemanfaatan pengurangan sanksi maksimal sebesar 100 persen untuk kategori tertentu berlangsung sejak 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Ani mengingatkan bahwa besaran keringanan tersebut akan mengalami penurunan secara bertahap apabila wajib pajak menunda penyelesaian hingga tahun depan. Tercatat, persentase penghapusan sanksi akan menyusut menjadi 50 persen pada periode Januari hingga Maret 2027, dan kembali turun menjadi 25 persen pada April hingga Juni 2027.

Secara keseluruhan, Kanwil DJP Papabrama menargetkan sedikitnya 17.897 wajib pajak di wilayah Papua dapat segera mengambil peluang emas ini sebelum batas waktu akhir tahun berakhir. Keringanan denda hingga nol rupiah diharapkan mampu meringankan arus kas pelaku usaha lokal sekaligus mempercepat penyelesaian piutang negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menunggu hingga mendekati tenggat waktu agar terhindar dari antrean maupun kendala administratif.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan di seluruh unit kerja, DJP optimis tingkat kepatuhan formal maupun material wajib pajak di Bumi Cenderawasih akan terus meningkat. Bagi wajib pajak yang masih memiliki kewajiban perpajakan tertunda maupun memerlukan informasi detail terkait persyaratan, petugas di seluruh KPP terdekat maupun kantor wilayah siap memberikan layanan konsultasi gratis. Pemerintah berharap momentum ini menjadi titik balik bagi terbangunnya ekosistem perpajakan yang lebih sehat dan transparan di kawasan timur Indonesia.