Rampung Lebih Cepat dari Target, RUU Perampasan Aset Ketok Palu Hari Ini

0
16

Jakarta, Malanesianews, – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap akhir legislasi dan siap disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat. Keputusan tersebut menyusul rampungnya pembahasan tingkat pertama antara Komisi III DPR dan perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (18/11). Seluruh delapan fraksi di parlemen secara bulat menyetujui draf beleid yang telah dinantikan publik selama 18 tahun ini untuk segera dibawa ke forum pengambilan keputusan tingkat kedua.

Rapat pengambilan keputusan tingkat pertama tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman serta dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) bersama Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah merampungkan 10 pokok substansi krusial. Penyelesaian ini melaju lebih cepat dari tenggat waktu awal yang dipatok pimpinan DPR paling lambat pada 15 Desember 2026.

Secara historis, regulasi ini sempat mengalami jalan panjang dan tarik-ulur selama hampir dua dekade sebelum akhirnya resmi ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026 lalu. Selama proses penyusunan sejak akhir Maret 2026, Komisi III tercatat telah menjaring aspirasi dari sedikitnya 50 narasumber, pakar hukum, serta pemangku kepentingan guna memastikan aturan ini tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan.

Dalam draf yang disepakati, pemerintah dan DPR menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset—termasuk perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) yang diajukan Jaksa Pengacara Negara—wajib dilakukan berdasarkan penetapan dan putusan pengadilan. Aturan ini juga memberikan kepastian hukum terkait pemulihan kerugian keuangan negara maupun pengembalian kerugian bagi para korban tindak pidana, seperti kasus investasi bodong dan penipuan.

Selain mengatur hukum acara pemblokiran dan penyitaan, beleid baru ini juga mengamanatkan pembentukan badan khusus pengelolaan aset yang akan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Badan tersebut bertugas mengamankan, memelihara, menilai, hingga melelang aset sitaan agar nilai ekonomisnya tidak menyusut selama proses hukum berjalan hingga dieksekusi untuk kas negara.