Jayapura, Malanesianews, – Munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menarik untuk dikaji, khususnya dalam kaitannya dengan kesinambungan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan Tanah Papua.
CEO dan Founder The New Papua Foundation (NPF), Baharudin Farawowan, menilai bahwa sejumlah kebijakan Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua, termasuk penguatan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Salah satu langkah strategis Presiden adalah membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang pengurusnya dilantik pada 8 Oktober 2025. Pembentukan Komite Eksekutif tersebut memperlihatkan upaya Presiden memperkuat pelaksanaan kebijakan pembangunan Papua. Terlebih, berdasarkan Perpres Nomor 102 Tahun 2025, Komite Eksekutif bertugas membantu BP3OKP yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden.
Menurut Baharudin, kebijakan tersebut membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kesamaan visi dan hubungan kerja yang erat dengan Presiden agar koordinasi antara BP3OKP, Komite Eksekutif, kementerian, dan pemerintah daerah dapat berjalan efektif.
“Papua membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi tindakan nyata. Kedekatan politik dengan Presiden dapat menjadi modal penting, sepanjang disertai pemahaman terhadap persoalan Papua dan kemampuan menjalankan kebijakan,” ujar Baharudin dalam analisisnya.
Dalam konteks itulah, nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi relevan untuk dibahas. Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI, Dasco memiliki pengalaman komunikasi politik serta hubungan kerja yang panjang dengan Presiden Prabowo.
NPF melihat bahwa hubungan politik Dasco dengan Presiden merupakan salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam menilai kemampuannya mengoordinasikan pelaksanaan agenda besar pembangunan Papua.
Namun, kedekatan dengan Presiden tetap harus diimbangi dengan pemahaman terhadap Otonomi Khusus, perlindungan tanah ulayat, pemberdayaan Orang Asli Papua, dan penyelesaian berbagai persoalan sosial.
“Presiden sudah membentuk Komite Eksekutif Papua. Tantangan berikutnya adalah memastikan lembaga tersebut bekerja efektif di bawah koordinasi BP3OKP. Siapa pun Wakil Presiden pengganti harus mampu menjalankan visi Presiden dan menghadirkan hasil nyata bagi rakyat Papua,” lanjut Baharudin.
NPF memandang bahwa pembahasan calon Wakil Presiden merupakan momentum penting untuk memastikan kesinambungan kebijakan Presiden Prabowo terhadap Tanah Papua.
Bagi NPF, yang terpenting bukan sekadar siapa yang dekat dengan Presiden, melainkan siapa yang mampu mengubah kedekatan tersebut menjadi kekuatan koordinasi dan keberhasilan pembangunan Papua. (MCS)



