Jayapura, Malanesia News, – Dewan Adat Daerah (DAD) Grime Nawa bersama DPR Papua melakukan sosialisasi hasil Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI kepada masyarakat dalam rangka persiapan pemekaran daerah Kabupaten Grime Nawa. Acara tersebut diadakan di aula Kantor Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, pada Jumat (31/3/2023). Anggota DPR Papua Komisi I, Yonas Nusi mengatakan bahwa perjuangan selama 20 tahun tentang pemekaran daerah Grime Nawa telah dibahas di Komisi II DPR RI bersama DPR Papua. Hasilnya, pemekaran Grime Nawa menempati urutan pertama dan telah dibahas serta dipperjuangkan oleh DPR Papua sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ada.
Dokumen terkait pemekaran daerah Grime Nawa telah diserahkan oleh DPR Papua ke pemerintah. Namun, sekarang pemerintah harus mengatasi hal-hal teknis agar dapat segera mengundangkan pemekaran daerah tersebut. Yonas Nusi juga meminta agar tidak ada kelompok-kelompok tandingan yang mengganggu dan menghambat proses pemekaran daerah tersebut. Ia berharap semua masyarakat dapat bersatu dan mengawal bersama.
Ketua DAD Grime Nawa, Mathius Sawa mengatakan bahwa saat ini masyarakat di Lembah Grime Nawa sangat menantikan daerah pemekaran di wilayah mereka. Menurutnya, kendala selama ini ada di pemerintah daerah yang tidak membuka diri untuk menerima aspirasi masyarakat. Mathias menjelaskan bahwa RUU pemekaran Kabupaten Grime Nawa telah dibahas dalam sidang paripurna DPR RI pada 21 Januari 2009 lalu. Namun, hingga kini belum disahkan menjadi undang-undang karena terhadang kebijakan moratorium pemekaran.
Dalam RUU Pemekaran itu, wilayah Kabupaten Grime Nawa mencakup 12 distrik, yaitu: Nimboran, Kemtuk Gresi, Demta, Kaureh, Unurum Guay, Nimbokrang, Kemtuk, Namblong, Yapsi, Yokari, Airu, dan Gresi Selatan. Satu RUU Pemekaran yang sedang dibahas di DPR RI itu mencakup pemekaran tiga kabupaten baru: Grime Nawa, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan.
Delegasi masyarakat Grime Nawa telah menemui Komite 1 DPD RI yang langsung dikawal oleh Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo dan DPR Papua pada Selasa (7/2/2023) lalu. Pada Maret ini, Pemerintah Kabupaten Jayapura juga melalui Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo bersama anggota DPR Papua melakukan Rapat Dengar Pendapat di Jakarta Senin (20/3/2023) di ruang rapat Komisi II DPR RI yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Hasilnya DOB Grime Nawa di rekomendasikan dan berada pada nomor urut satu.
(agengrdyndr)
