Jakarta, Malanesianews, – Mabes Polri memastikan mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) dipastikan tetap berjalan secara berkesinambungan seiring penanganan perkara pidananya. Kepastian ini disampaikan pihak kepolisian setelah jajaran perwira tinggi (pati) Polri yang terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa izin terus dimintai pertanggungjawaban hukum dan etik.
Langkah tegas ini menyusul penetapan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam skandal penyadapan yang menyasar komunikasi Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara. Divpropam Polri menegaskan penanganan pelanggaran kode etik diproses secara paralel tanpa menunggu vonis pengadilan umum guna menjaga integritas serta kepastian hukum di internal kepolisian.
Rangkaian persidangan KKEP sendiri telah menjatuhkan sanksi vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta (AS) pada Selasa (10/11) malam. Putusan tersebut menjadi preseden kuat bahwa majelis sidang KKEP tidak ragu menjatuhkan sanksi pemecatan bagi jenderal yang terbukti melanggar kode etik berat dan menyalahgunakan kewenangan.
Dalam kasus ini, Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli, yang terdiri atas ahli ITE serta ahli hukum pidana. Penyidik juga menyita berbagai barang bukti elektronik, termasuk belasan unit telepon seluler, iPad, dan flashdisk yang digunakan untuk menyimpan hasil sadapan ilegal serta penghapusan data.
Selain pelanggaran kode etik Polri, penyidik Bareskrim Polri bersama pihak Kejaksaan dan Kementerian Hukum turut mengkaji penerapan pasal berat terhadap para tersangka, termasuk dugaan tindak pidana yang mengarah pada ancaman keamanan negara atau makar. Saat ini, LSP beserta dua perwira tinggi lainnya resmi ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, untuk menjalani proses penyidikan lanjutan dan penyiapan berkas sidang etik KKEP.