Jakarta, Malanesianews, – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meninjau kesiapan penetapan Bagan Pemisah Alur Laut atau Traffic Separation Schemes (TSS) di Selat Sunda.
Ketetapan itu akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2020, di mana kapal yang melintasi perairan tersebut tidak akan dikenai biaya alias gratis.
Dalam pelaksanaan apel kesiapan dan simulasi patroli penegakan hukum traffic separation scheme tersebut, hadir Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus H Purnomo, beserta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memberi sambutan lewat sambungan video.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan pertama di dunia yang akan memiliki Bagan Pemisah Alur Laut atau TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.
“Dengan ketetapan tersebut, maka pelayaran dan lingkungan maritim di selat Sunda dan Selat Lombok bisa terjaga dengan baik. Dan bisa mendukung cita-cita Indonesia sebagai poros maritim,” kata dia di Dermaga VII Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (27/6).
Adapun kegiatan simulasi patroli tersebut merupakan akhir dari rangkaian persiapan intensif yang dilakukan dari 23-27 Juni 2020, dalam rangka persiapan implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok yang akan diberlakukan 1 Juli 2020.
Penetapan tersebut diadopsi oleh International Maritime Organization (IMO) melalui ketentuan IMO Circular Nomor COLREG.2/Circ.337 perihal Routeing Measures other than Traffic Separation Schemes, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
Berkaitan dengan itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyusun suatu panduan bagi kapal-kapal yang akan melintas, baik itu yang hanya melakukan lintas transit maupun yang akan menuju pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia dengan menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda.
