Jakarta, Malanesianews,- Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam dinamika politik nasional. The New Papua Foundation (NPF) memandang peristiwa tersebut sebagai kesempatan untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang lebih memahami dan berpihak kepada kepentingan Tanah Papua.
Pada Kamis (12/11/2026), Gibran mendatangi Gedung MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Sebelumnya, Gibran dilaporkan telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.
Menanggapi perkembangan tersebut, CEO dan Founder NPF, Baharudin Farawowan menegaskan bahwa pergantian Wakil Presiden tidak boleh hanya menjadi persoalan kompromi politik elite nasional, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan strategis pembangunan Tanah Papua.
Pengunduran diri Gibran harus menjadi momentum evaluasi nasional, terutama terhadap efektivitas kepemimpinan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Papua tidak boleh terus tersandera oleh polemik politik nasional, ujar Baharudin.
Menurutnya, selama ini persoalan Papua bukan semata-mata kekurangan program dan anggaran, melainkan juga membutuhkan kepemimpinan yang memahami akar persoalan, menghormati martabat Orang Asli Papua, serta mampu menerjemahkan kebijakan negara menjadi perubahan nyata.
NPF tidak sedang mempersoalkan asal daerah atau suku calon Wakil Presiden pengganti. tetapi wajib memiliki hati Papua, memahami sejarah Papua, dan mempunyai visi besar untuk masa depan Papua, tegas Farawowan
NPF mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 102 Tahun 2025, Wakil Presiden juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Jabatan tersebut memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawal koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi percepatan pembangunan serta pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
Karena itu, menurut Baharudin, Wakil Presiden pengganti harus memiliki komitmen kuat untuk hadir dan bekerja secara nyata di Papua, bukan sekadar melakukan kunjungan seremonial.
Papua tidak membutuhkan Wakil Presiden yang sekadar mengenal Papua dari peta dan laporan. Papua membutuhkan pemimpin yang mengenal rakyatnya, memahami penderitaannya, menghormati hak-haknya, dan berani memperjuangkan masa depannya, lanjutnya.
NPF juga mendorong agar Wapres sebagai Ketua BP3OKP memiliki agenda kerja rutin di Tanah Papua, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta memberikan perhatian serius terhadap pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, konflik sosial, dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.
Baharudin mengingatkan agar proses pergantian Wakil Presiden tidak hanya menjadi transaksi atau kompromi kepentingan politik di Jakarta, sementara persoalan mendasar masyarakat Papua kembali terabaikan.
Jangan sampai pergantian Wakil Presiden hanya menjadi pergantian orang dan pembagian kekuasaan. Ini harus menjadi kesempatan memperbaiki arah kebijakan negara terhadap Tanah Papua. Presiden perlu mempertimbangkan figur yang benar-benar memahami Papua dan memiliki kesungguhan menjalankan tanggung jawab sebagai Ketua BP3OKP,Hati Papua ,Visi Papua” katanya.