Jayapura, Malanesianews, — Diskusi Publik Online yang diselenggarakan oleh New Papua Foundation (NPF) dengan tema “Masa Depan Papua di Tengah Industri Tambang” dalam rangka Refleksi Hari Kebangkitan Nasional berlangsung dinamis dan mendapat perhatian luas dari masyarakat Papua maupun peserta dari luar daerah.
Forum yang menghadirkan pembicara nasional dan daerah tersebut membahas berbagai isu strategis terkait masa depan pengelolaan sumber daya alam Papua, keterlibatan masyarakat adat, peluang ekonomi daerah, hingga kesiapan sumber daya manusia Papua menghadapi industri pertambangan modern.
Namun di tengah antusiasme peserta, muncul kritik keras terhadap ketidakhadiran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Republik Indonesia yang sebelumnya dijadwalkan hadir sebagai keynote speaker dalam forum tersebut.
Peserta menilai ketidakhadiran Dirjen Minerba tanpa kehadiran perwakilan resmi menimbulkan pertanyaan besar terhadap keseriusan pemerintah pusat dalam mendengar aspirasi masyarakat Papua terkait masa depan industri tambang di tanah Papua.
Menurut Ceo & Founder NPF Baharudin Farawowan, undangan resmi telah disampaikan jauh hari sebelumnya sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah pusat agar hadir dalam ruang dialog publik bersama masyarakat Papua.
“Kalau bicara masa depan Papua di tengah industri tambang, maka pemerintah pusat Dirjend Minerba Pak Tri Winarno atau perwakilannya seharusnya hadir mendengar suara masyarakat Papua secara langsung. Jangan sampai rakyat merasa hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya alam tanpa ruang dialog yang serius,” tegas Farawowan
Moderator diskusi, Abdul Haris Nepe, menyampaikan bahwa forum tersebut bukan sekadar diskusi biasa, melainkan ruang refleksi kritis tentang arah pembangunan Papua di tengah masifnya ekspansi industri ekstraktif.
“Papua adalah salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di Indonesia. Sangat disayangkan ketika forum yang membahas masa depan pertambangan Papua justru tidak dihadiri oleh Dirjen Minerba ataupun utusan resmi dari Kementerian ESDM RI,” ujarnya.
Menurut peserta, ketidakhadiran tersebut memunculkan kesan bahwa:
- aspirasi masyarakat Papua belum menjadi prioritas utama;
- dialog publik terkait tambang masih bersifat formalitas;
- dan kebijakan pertambangan nasional masih cenderung top-down tanpa keterlibatan masyarakat secara maksimal.
Meski demikian, diskusi publik tetap berlangsung aktif dan menghadirkan berbagai pandangan kritis dari narasumber yang hadir, termasuk Kepala Dinas ESDM Papua serta tokoh-tokoh masyarakat dan peserta lintas daerah.
Forum ini juga menjadi bagian dari penguatan literasi digital masyarakat Papua melalui pemanfaatan Zoom Meeting dan media sosial sebagai sarana edukasi publik yang murah, terbuka, dan menjangkau peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.
NPF menegaskan bahwa ruang diskusi publik akan terus dibuka sebagai wadah menyampaikan aspirasi, kritik, dan gagasan demi masa depan Papua yang lebih adil, berdaya, dan berkelanjutan. (MCS)