Jakarta, Malanesianews, – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi membuka Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini dihadiri oleh 403 anggota dewan secara fisik dan 11 orang berizin, sehingga memenuhi kuorum kehadiran untuk memulai kerja legislasi pasca-masa reses.
Dalam pidato pembukaannya, Puan Maharani menyoroti sejumlah poin krusial yang menjadi fokus utama parlemen ke depan, termasuk penegakan integritas lembaga negara serta penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Puan menekankan pentingnya kepemimpinan transformatif di seluruh lini pemerintahan guna merespons dinamika publik dan memastikan agenda reformasi hukum berjalan optimal.
Salah satu agenda utama yang menyedot perhatian publik dalam rangkaian persidangan hari ini adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) bersama perwakilan pemerintah untuk membedah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sekaligus menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menghimpun masukan dari para pakar hukum.
Selain fokus pada RUU Perampasan Aset, komisi-komisi lain di parlemen turut melangsungkan pembahasan agenda strategis nasional. Komisi V DPR RI menggelar pengayaan materi terkait revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bersama akademisi, sementara Badan Legislasi (Baleg) DPR mematangkan penyusunan RUU Hak Cipta guna menjamin perlindungan hak-hak pencipta di era digital.
Memasuki masa sidang baru ini, DPR RI dihadapkan pada target penuntasan deretan Prolegnas prioritas sebelum penutupan tahun anggaran. Parlemen berjanji akan mempercepat proses legislasi tanpa mengesampingkan kualitas uji publik dan transparansi, guna memastikan setiap regulasi yang disahkan memberi dampak langsung terhadap kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat.